REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Sejumlah Guru Sekolah Dasar di Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua yang berada di tapal batas RI-Papua Nugini tidak mendapat tunjangan kesejahteraan. Demikian disampaikan Kepala SD Negeri 1 Inpres Distrik Senggi, Warji ketika di konfirmasi dari Jayapura, Ahad (7/4). 

Ia menjelaskan, sebenarnya untuk Kabupaten Keerom, khususnya di Distrik Senggi itu termasuk wilayah tapal batas RI-PNG. Namun ada beberapa tempat yang tidak mendapat tunjangan kesejahteraan. "Ada tunjangan kesejahteraan untuk daerah pedalaman dari pemerintah pusat ini tidak dapat," ujarnya.

Ia melanjutkan, untuk di Distrik Senggi, Distrik Yafi dan di Distrik Kesenar itu hanya satu distrik yang dapat tunjangan kesejahteraan yaitu di Distrik Yafi. Khusus di Distrik Senggi, ada beberapa sekolah yang tidak mendapat tunjangan kesejahteraan, termasuk sekolah yang dipimpinnya. "Ada beberapa sekolah yang tidak dapat yakni SD Negeri Senggi, SD Nambla, dan SD Negeri Som juga tidak ada tunjangan," katanya.

Dia mengemukakan, tunjangan itu tidak didapat karena ada beberapa faktor. Pertama Pemerintah Kabupaten Keerom menilai Distrik Senggi bukan lagi daerah pedalaman. Padahal dari pemerintah pusat wilayah Senggi itu termasuk wilayah terpencil karena berada di daerah tapal batas RI-PNG.

Ia menambahkan, tunjangan itu pernah ada dan diterima dari pemerintah pusat langsung ke masing-masing guru. Namun kini sudah tidak ada lagi semenjak dipindahkan ke kas daerah Pemkab Keerom sejak 2015. "Akses ke Senggi dari Kabupaten Keerom melalui jalan darat, namun jalannya belum terlalu baik. Perjalanan ke Senggi selama empat jam," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika