REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengingatkan, masyarakat harus diedukasi akan pentingnya asupan gizi. Apabila asupan gizi yang diterima buruk, akan berpengaruh bagi otak dan tumbuh kembang anak. Contoh kecilnya adalah masalah tinggi badan.
"Oleh sebab itu, pemerintah harus membreak down segala upaya untuk meningkatkan kualitas asupan gizi bagi masyarakat," kata Khofifah seusai Rapat Terbatas (Ratas) peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (5/4).
Khofifah menjelaskan, dengan kualitas gizi yang kurang bagus, maka secara otomatis usia harapan hidup akan menurun. Di Jatim sendiri, diakuinya kalau kondisi tersebut lebih rendah dibandingkan Jabar. Padahal, tingkat ekonominya terus meningkat. Oleh sebab itu, gubernur perempuan pertama di Jatim ini meminta jajaranya bersama seluruh stakeholder untuk mencari penyebab persoalan. Salah satunya adalah masalah asupan gizi yang kurang baik.
"Ada beberapa daerah di Jatim yang asupan gizinya kurang baik. Tentunya hal ini belum sesuai harapan yang harus dicarikan solusinya," ujar Khofifah.
Sebagian besar masyarakat, ujarnya, kekurangan gizi bukan karena faktor kemiskinan. Dari tinjauan lapangan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, sebagian besar belum teredukasi betapa pentingnya asupan gizi bagi tumbuh kembang anak.
"Masyarakat harus diberikan edukasi mana makanan yang bergizi dan mana yang tidak. Hal ini, perlu sosialisasi dan merupakan tugas bersama bukan hanya pemerintah," kata dia.
Menurutnya, salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan merevitalisasi Taman Posyandu dan PKK. Supaya lebih gencar dalam mensosialisasikan bahaya gizi buruk bagi anak-anak. Kemudian, pemerintah juga harus menggandeng perguruan tinggi.
Selanjutnya, kata dia, perbaikan gizi juga dipengaruhi oleh adanya sarana jamban yang memadai di lingkungan masyarakat. Sampai saat ini, baru 64 persen rumah tangga yang sudah berjamban. Titik- titik yang belum ada jambannya sudah teridentifikasi, yang sebagian besar berada di wilayah tapal kuda.
"Apa yang bisa dilakukan intervensi oleh pemerintah terkait jamban? pemerintah bersama pemkab atau pemkot bisa bersama-sama melakukan jambanisasi," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika