SURABAYA -- Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto meminta masyarakat tak termakan isu-isu gangguan keamanan menjelang Pemilu 2019 pada 17 April nanti. Ia menjanjikan TNI dan Polri akan menjamin keamanan warga yang menyalurkan hak pilih pada hari itu.
"TNI dan Polri menjamin keamanan masyarakat dari rumah sampai tempat pemungutan suara (TPS) hingga kembali ke rumah masing-masing," ujarnya di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (1/4). Ia juga menyampaikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia tetap terkendali.
Panglima TNI juga berharap pada hari pemungutan suara cuaca mendukung sehingga proses pemungutan suara mulai awal sampai akhir dapat terlaksana dengan baik. "Semoga cuacanya bagus dan masyarakat berbondong-bondong ke TPS memberikan hak suaranya," kata mantan kepala staf TNI Angkatan Udara (KSAU) tersebut.
Pernyataan serupa disampaikan Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Muhammad Iqbal yang menegaskan kondisi dan situasi sejauh ini sangat aman. Ia juga berharap proses Pemilu 2019 berjalan sesuai keinginan banyak pihak.
Menurut dia, kepolisian telah melakukan berbagai persiapan bersama TNI serta seluruh komponen bangsa untuk memberikan jaminan kepada rakyat bahwa pemilu akan berlangsung sesuai harapan. "Prinsipnya, seluruh masyarakat tidak usah khawatir untuk menyalurkan aspirasi. TNI dan Polri menjamin itu semua," kata Iqbal.
Pemilihan umum serentak akan digelar pada Rabu (17/4) nanti. Pada hari itu, pemilih yang terdaftar akan memilih anggota DPRD II, DPRD I, DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. Pemilihan presiden diikuti dua pasangan calon, yaitu Joko Widodo-KH Ma`ruf Amin di nomor urut 01 serta Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di nomor urut 02.
Hoaks Jelang Pemilu
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo sebelumnya mengatakan, Maluku Utara tercatat menjadi daerah paling rawan pada masa kampanye terbuka saat ini. Potensi kerawanan pemilu di posisi selanjutnya berturut-turut adalah Papua, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Papua Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. Ke-10 wilayah itu pun kini menjadi daerah yang diprioritaskan pengamanan polisi.
Terkait kerawanan di DKI Jakarta, pihak Polda Metro Jaya menyatakan telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Nusantara. "Satgas Nusantara itu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang humanis yang kita lakukan bersama masyarakat," kata Ka bid Humas Pol da Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, kemarin.
Selain membentuk Satgas Nusantara, Argo menuturkan, pihak kepolisian juga akan melakukan peningkatan patroli rutin yang selama ini sudah dilakukan. Kemudian, Argo menambahkan, ada pula patroli gabungan dari TNI-Polri.
Sementara itu, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja, mengatakan, pihaknya meminta jajaran kepolisian maupun TNI untuk menjaga netralitas selama pemilu. Hal tersebut, menurut dia, penting untuk menjaga kondusivitas pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.
"Kalau soal itu (netralitas), sudah ada telegram dari kapolri dan kami mengimbau agar jajaran Polri mengikuti telegram kapolri tersebut," ujar Bagja ketika dikonfirmasi wartawan, Senin (1/4).
Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia juga menekankan, netralitas aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri seharusnya menjadi harga mati dalam pelaksanaan pemilu. "ASN, TNI, dan Polri harus berdiri di atas semua golongan untuk memberikan pelayanan, pengabdian, dan kepastian agar pelaksanaan pemilu memberikan ruang yang sama untuk semua pihak yang berkompetisi secara adil dan ber imbang," kata Sekretaris Jenderal KIPP, Kaka Suminta, dalam keterangan yang dilansir, kemarin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
