REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai pencabutan pengakuan eks Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Azis atas arahan mendukung Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf janggal.
Menurut Fahri, Sulman Azis yang mencabut pernyataannya setelah dipanggil Polda Jabar terkesan 'mendadak'.
"Itu dia, sudahlah ini kita harus transparan, tidak ada orang ujug-ujug bikin pengakuan, terus cabut pengakuan, tidak ada," kata Fahri Hamzah saat ditemui di kantornya, Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (1/4).
Sulman Azis yang pada Ahad (31/3) mengaku mendapat arahan dari Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna untuk memenangkan Jokowi meralat ucalannya sendiri setelah diperiksa Polda Jabar pada Senin (1/4).
Fahri menyatakan, bila Sulman memang berbohong, seharusnya Sulman diperiksa dan ditindak hukum. Namun, bila setelah pengakuan Sulman tidak terjadi apa-apa, maka menurut Fahri, patut diduga ada kejadian yang memaksa Sulman menarik pengakuannya.
"Orang itu nanti ilang pelan-pelan, karena udah diancam di belakang, "Sudah kamu diam, begini-begini kariermu, nanti kamu dipindahkan", sebab kalau ada orang kaya gitu harusnya dihukum, kalau memang dia membuat kerusuhan," kata Fahri.
Terlepas dari kasus Sulman, menurut Fahri, Polri masih memiliki banyak pekerjaan rumah dalam meluruskan isu ketidaknetralan dalam pemilu. Isu itu di antaranya dugaan mobilisasi Polres di daerah, hingga video polisi tengah mengarahkan warga mendukung Jokowi. "Ini harus dijawab, jelasin dong. Kan tuduhannya ada. Polisi juga harus dijelasin," kata dia.
Dalam kondisi seperti ini, Fahri meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk memberikan klarifikasi langsung dan melakukan tindakan tegas. Sayangnya, hingga saat ini, Kapolri masih belum memberikan klarifikasi yang jelas dan tindakan yang tegas.
"Ya kalau polisi ya Kapolri. Kalau terkait isu yang lain, ya KPU dan Bawaslu, harus bicara semua. Sampai orang tenang. Jangan dibiarin orang mengambang sampai akhir," kata Fahri menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
