Senin 01 Apr 2019 18:12 WIB

Mitigasi Bencana, Sumatra Barat Butuh Bandara Alternatif

Bandara Piobang bisa diaktifkan kembali untuk mitigasi bencana di Sumatra Barat.

Wagub Sumatra Barat Nasrul Abit
Foto: Dok Humas Pemprov Lampung
Wagub Sumatra Barat Nasrul Abit

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) membutuhkan bandara alternatif di daerah yang relatif aman bencana sebagai salah satu bentuk langkah mitigasi bencana, seperti gempa dan tsunami. Sejauh ini, sejumlah bandara di provinsi tersebut berlokasi di sekitar pantai.

"Bandara Padangpariaman, Pasaman, dan Mentawai semua berada di sekitar pantai dan jika terjadi tsunami kemungkinan tidak bisa digunakan jadi perlu ada alternatif," kata Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit di Padang, Senin.

Nasrul menyebut saat ini ada bandara yang bisa menjadi alternatif, yakni Bandara Piobang di Limapuluh Kota yang sangat jauh dari pantai dan berada di lokasi dengan risiko gempa yang kecil. Ia pun mendukung jika Bandara Piobang yang pernah digunakan pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) itu diaktifkan kembali oleh TNI AU.

Menurut Nasrul, beberapa simulasi bencana menunjukkan, jika terjadi gempa 8,8 SR di Sumatra Barat, tsunami bisa berdampak hingga 2,5 kilometer ke darat. Semua bandara yang ada saat ini akan lumpuh.

"Jika ada bandara alternatif, bantuan bisa masuk lebih cepat sehingga korban bisa diminimalkan," ujarnya.

Nasrul mengatakan akan lebih baik lagi jika bandara itu juga bisa dibuka untuk umum. Ia mengungkapkan Limapuluh Kota dan sekitarnya memiliki potensi wisata yang luar biasa. Jarak dengan daerah tetangga seperti Payakumbuh, Bukittinggi, Tanah Datar, dan bahkan Pasaman juga relatif dekat.

Bandara Piobang terletak di Nagari Piobang Kabupaten Limapuluh Kota dan merupakan salah satu saksi sejarah di Ranah Minang. Wakil Presiden Moh Hatta disebut pernah beberapa kali mendarat di bandara itu.

Asisten Potensi Dirgantara, Marsekal Muda TNI Iman Sudrajat saat mengunjungi Piobang, Kamis (28/3), menyebut pengaktifan kembali bandara itu butuh dorongan dari semua pihak terutama Pemda, DPRD dan Kementerian terkait.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement