REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Penyandang disabilitas netra yang tergabung di Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengeluhkan tidak adanya template atau alat bantu braille untuk jenis surat suara DPR RI, DPRD Provinsi NTB, dan DPRD Kabupaten atau kota di NTB.
Padahal, Ketua DPD Pertuni NTB Fitri Nugrahaningrum menilai, pemilu 2019 yang digelar serentak sangat ribet dan menyulitkan para penyandang disabilitas netra. Kata dia, surat suara braille hanya untuk pilpres dan DPD RI. Itu pun belum maksimal.
"Template pilpres dan DPD itu saja ribet karena ada 27 caleg DPD di NTB tentu templatenya banyak namun kecil-kecil, tidak bisa keraba secara maksimal, itu memang kami keluhkan," ujar Fitri kepada Republika.co.id di Mataram, NTB, belum lama ini.
Tak hanya itu, tenaga pendamping yang disediakan KPUD juga dikhawatirkan para penyandang disabilitas netra lantaran kerap disalahgunakan. "Biasanya kalau sudah begitu, tidak bisa mandiri, teman-teman golput karena mereka sudah tidak percaya lagi sama pendamping karena yang sering terjadi di Lombok ternyata pendamping mencoblos tidak sesuai yang diperintahkan," kata Fitri.
Fitri mengatakan, tenaga pendamping yang mendampingi penyandang disabilitas netra kerap menuai masalah dan jauh dari asas luber jurdil. Kondisi penyalahgunaan ini terjadi pada saat pilkada NTB tahun lalu.
Sebagai antisipasi menghindari banyaknya golput, DPD Pertuni NTB secara mandiri membuat simulasi template untuk pileg DPR RI, DPRD NTB, dan DPRD kabupaten/kota yang disosialisasikan kepada penyandang disabilitas netra. Dalam template yang dibuat mandiri, DPD Pertuni NTB memberikan simulasi tentang tata letak partai politik yang ikut dalam kontestasi.
Kata Fitri, minimal para penyandang disabilitas netra tahu letak posisi parpol. Sementara untuk daftar caleg, tidak disosialisasikan karena jumlahnya yang terlalu banyak.
"Kami antisipasi dengan membuat template braille untuk DPR dan DPRD. Kalau caleg sulit juga saking banyaknya, jadi ke partai saja. Jadi mereka harus coblos sendiri," ucap Fitri.
Fitri mengatakan, simulasi template secara mandiri merupakan bentuk upaya DPD Pertuni NTB dalam mengajak penyandang disabilitas netra untuk menggunakan hak pilihnya lantaran sampai saat ini belum ada sosialiasi yang maksimal dari KPUD.
"Sampai sekarang KPUD NTB tidak berikan sosialiasi, yang sudah (sosialiasi) itu KPUD Lombok Utara, Lombok Barat, dan Mataram, itu juga tidak siapkan (template) hanya sekadar sosialiasi saja, tidak ada kesungguhan," ungkap Fitri.
DPD Pertuni NTB, kata dia, selalu mendorong KPUD NTB dan kabupaten/kota di NTB untuk meningkatkan pelayanan terhadap para penyandang disabilitas dalam mengakses pemilu. Fitri mengatakan, jumlah penyandang disabilitas netra di NTB mencapai 450 orang.
Ketua KPUD NTB Suhardi Soud mengatakan, template surat suara hanya diberikan pada surat suara pilres dan DPD. Hal itu merupakan keputusan dari KPU RI. "Sesuai aturan (hanya surat suara) pilpres dan DPD yang ada template untuk surat suara. Legislatif tidak disediakan. Di TPS bisa didampingi juga oleh petugas," ujar Suhardi.
Komisioner KPUD NTB Agus Hilman juga membenarkan hal tersebut. Hilman menilai, ketiadaan template bagi surat suara DPR dan DPRD tak lepas dari tingkat kesulitan lantaran jumlah peserta yang terlalu banyak.
"Karena tingkat kesulitannya luar biasa, kita coba koordinasikan ke tim teknis utk masalah itu seperti apa perkembangannya. Sementara memang yang terfasilitasi hanya ini pilpres dan DPD," kata Hilman.
Hilman mengatakan, KPUD NTB juga akan melakukan sosialisasi dan simulasi dengan menggandeng organisasi atau lembaga penyandang disabilitas terkait tata cara pencoblosan. "Kita ingin sosialisasi yang lebih luas dengan menggandeng oraganisasi. Di (KPUD) kabupaten dan kota sudah dilakukan simulasi template," ungkap Hilman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
