REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Nusa Tenggara Barat (NTB) Gede Aryadi mengatakan masih ada ratusan desa di NTB yang berada pada area blank spot atau area yang tidak tersentuh sinyal komunikasi. Gede mengatakan masih banyak daerah di NTB yang tidak tercakup jaringan komunikasi.
"Dari 10 kabupaten dan kota di NTB, hanya satu wilayah yaitu Kota Mataram sebagai ibu kota provinsi yang tidak memiliki area blank spot," ujar Gede di Mataram, NTB, Kamis (28/3).
Catatan Diskominfotik NTB, kata Gede, terdapat sekitar 195 desa di sembilan kabupaten dan kota di NTB yang belum tercakup sambungan telepon dan internet. Diskominfotik NTB mendorong kepala daerah, terutama bupati dan wali kota untuk mengajukan bantuan Base Transceiver Station (BTS) kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Gede menyampaikan, Diskominfotik NTB sendiri sudah menyampaikan data desa yang belum tercakup layanan komunikasi kepada Kemenkomimfo melalui Balai Penyedia Pengelolaan Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI).
Gede menjelaskan, ratusan desa yang berada pada area blank spot lantaran ketiadaan tower BTS mengingat kondisi geografis wilayah yang umumnya berada di perbukitan. "Kalau Mataram, hanya satu-satunya wilayah di NTB yang tidak ada blank spot karena kondisi geografis wilayah yang relatif lebih mudah," ucap Gede.
Gede menyebutkan pembangunan satu unit tower BTS yang mencapai minimal Rp 1 miliar sangat memberatkan kemampuan daerah melalui APBD NTB dan sangat sulit direalisasikan. "Jadi, pola kita mengusulkan keberadan tower itu melalui dana Kemenkominfo. Semuanya sudah kita usulkan, termasuk enam wilayah yang sudah kita ajukan menyusul seperti Pekat Kabupaten Dompu, Lambitu di Kabupaten Bima, dan Lambitu di Sambori Kota Bima; serta Poto Tano di Sumbawa Barat, hingga Brang Rea dan Brang Ene di Kabupaten Sumbawa," ucap Gede.
Gede menambahkan sesuai target nasional, pada 2020 direncanakan persoalan konektivitas antarwilayah terkait blank spot itu harus sudah tuntas. "Makanya, meski yang enam desa dan umumnya berada di Pulau Sumbawa merupakan tambahan blank spot yang belum disurvei tim pusat tapi tetap kita usulkan guna mengejar target yang dipatok pemerintah pusat," kata Gede menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
