REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Wakil Presiden Jusuf Kalla mendorong penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau e-government di seluruh sistem Pemerintahan, baik kementerian, lembaga maupun pemerintahan daerah. JK menyebut, penerapan e-goverment dapat mengurangi penyelewengan yang terjadi dalam birokrasi.

Itu karena sistem e-goverment memudahkan pelayanan atau pengurusan tanpa harus bertemu tatap muka. Meskipun, JK mengakui minimnya hubungan sosial, menjadi salah satu kelemahan e-goverment.

"Salah satu kekurangan dari sistem IT tidak ada jabat tangan, kecuali tanda-tanda begini saja. Bagi birokrasi yang nakal-nakal, jabat tangan berarti lain juga. Sistem ini tentu mengurangi hal tersebut," ujar JK di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (28/3)

Namun, JK menilai keuntungan yang didapat dari penerapan e-goverment juga banyak, antara lain memudahkan pelayanan berbagai urusan.

"Dengan sistem yang banyak, apakah e budgeting, e-control, e-audit, banyak perubahan yang efektif. Kalau dulu pegawai mau pensiun terpaksa datang ke Jakarta bawa sesuatu untuk segera keluar dia punya pensiun untuk mendapat pensiun, bisa setahun, sekarang otomatis keluar," kata JK.

Karenanya, ia berharap penerapan e-goverment itu bisa disosialisasikan ke masyarakat untuk memudahkan segala urusan.

"Masyarakat juga harus disosialisasikan, bagaiamana dia memanfaatkan sistem ini untuk kemudahan dan kecepatan. Karena itulah tugas daripada bupati, kepala daerah, juga gubernur, bagaiamana mensosialisasikan sistem ini," kata JK.

Ikuti Whatsapp Channel Republika