REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin mengatakan jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang tidak netral hanya kurang dari satu persen dari 4,3 juta ASN di Indonesia. Dia mengatakan data itu berdasarkan laporan terkait ketidaknetralan ASN pada Pilpres 2019.
Ia mengatakan pendataan terhadap ASN yang tidak netral atau kedapatan ikut berkampanye salah satu paslon yang bertarung di Pilpres 2019 masih terus berlangsung. Namun, berdasarkan data yang sudah masuk sejauh ini, jumlahnya tidak terlalu banyak.
"Laporan sedang didata karena menyebar di kementerian dan lembaga. Alhamdulillah (ASN tidak netral) tidak begitu masif kurang dari 1 persen. Jumlah ASN itu ada 4,3 juta," ujar Syafrudin kepada wartawan, di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (26/3).
Syafruddin mengatakan, ia pun selalu mengimbau para ASN untuk menjaga netralitas di masa kampanye Pilpres ini. Ia menyarankan, semua ASN untuk menentukan hak politiknya di hari pemilihan pada 17 April mendatang.
"ASN selalu kita imbau untuk netral dalam kehidupan politik. Betul ASN itu punya hak politik, tapi hak politiknya itu digunakan di bilik suara. Jadi netaral supaya kehidupan berbangsa dan bernegara, roda-roda pemerintahan berjalan baik," katanya.
Selain itu, kata dia, ia telah menyiapkan sanski kepada ASN yang tidak netral. Meski tidak menyebutkan secara spesifik, ia mengatakan, sanksi itu telah diatur dalam peraturan yang berlaku. "Sanksi etika kelembagaan, Bawaslu juga mengatur. Jadi (untuk ASN) ikuti saja aturan," kata Syafruddin.
Walaupun masih ada laporan ASN yang tak netral, Syafruddin optimistis Pemilu 2019 akan berjalan aman dan damai. Apalagi, Indonesia memiliki pengalaman baik dalam melaksanakan pesta demokrasi lima tahun ini. "Pemilu ini damai, konstelasi damai, Indonesia ini punya pengalaman," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
