REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengintegrasikan antarmoda di ibu kota. Termasuk integrasi sistem pembayaran moda transportasi umum.
"Seperti yang saya katakan kemarin, kami tidak ingin lagi pengelolaan itu sendiri-sendiri, karena tarifnya sekarang masih sendiri-sendiri," ujar Anies di Halte Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Senin (25/3).
Ia mengatakan, nantinya sistem pembayaran seluruh moda transportasi umum yang ada di Jakarta akan terintegrasi. Sehingga, lanjut dia, sistem pembayaran yang terintegrasi akan memudahkan Pemprov menggelontorkan subsidi untuk Public Service Obligation (PSO) atau kewajiban pelayanan publik.
Menurut Anies, kedepannya subsidi yang diberikan dari Pemprov melalui Anggaran Dasar Belanja Daerah (APBD) DKI bukan lagi subsidi tiap moda. Melainkan subsidi untuk keseluruhan antarmoda transportasi umum yang ada di ibu kota.
Anies mengatakan, dengan begitu tarif angkutan umum akan menjadi relatif lebih murah. "Dengan begitu warga satu tarif harga lebih murah tapi kalau sekarang masih gunakan harga Transjakarta sendiri harga MRT (Moda Raya Terpadu) sendiri," kata dia.
Saat ini integrasi sistem pembayaran baru sebatas penggunaan beberapa uang elektronik atau e-money yang dikeluarkan sejumlah bank nasional dan bank daerah. Anies mengatakan, integrasi sistem pembayaran akan dilakukan secara bertahap.
Sebelumnya, Pemprov DKI telah memberlakukan sistem integrasi yang dinamakan Jak Lingko. Saat ini, kartu pembayaran Jak Lingko bisa digunakan untuk Transjakarta, armada Jak Lingko, dan juga akan berlaku untuk MRT Jakarta.
Jika penumpang menggunakan kartu Jak Lingko akan dikenakan tarif Rp 5.000 per tiga jam. Meski penumpang berkali-kali menggunakan angkutan umum yang terintegrasi dengan Jak Lingko baik itu bus kecil, bus medium, dan bus besar yang dikelola oleh Transjakarta.
Anies memastikan yang utama ialah mengintegrasikan antarmoda dengan memanfaatkan Transjakarta termasuk integrasinya dengan MRT. Hal itu untuk memudahkan masyarakat mengakses transportasi umum dalam melakukan satu kali perjalanan.
Selain itu, ia melanjutkan, Pemprov DKI juga akan menyatukan pengelolaan transportasi umum. Sehingga, pembangunan sarana dan pra sarana moda angkutan umum dibangun secara terintegrasi.
Ia menambahkan, proyek pembangunan MRT fase II rute Bundaran HI-Kota akan dirancang terintegrasi antarmoda dimulai integrasi fisiknya. Bukan hanya terintegrasi dengan Transjakarta, tetapi juga dengan antarmoda transportasi lainnya.
Direktur Utama PT Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta, William P Sabandar mengatakan, pembayaran MRT bisa menggunakan uang elektronik dari BRI, BNI, Mandiri, BCA dan Bank DKI. Menurut dia, e-Money dari kelima bank tersebut bisa dipakai saat MRT Jakarta beroperasi komersial pada 1 April 2019 nanti.
"Bisa jadi ada lima bank yang sudah bekerja sama jadi empat yaitu BRI, BNI, Mandiri, dan BCA plus Bank DKI itu semua bisa dipakai pada saat operasi komersial dimulai," ujar William dalam kesempatan yang sama, Senin (25/3).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
