REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kabiro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menegaskan pihaknya tak mau terburu-buru menindaklanjuti pernyataan mantan Ketua Umum PPP M Romahurmuziy (Romy) yang menyebut Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa ikut merekomendasikan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin. Namun, sambung Febri bila dibutuhkan penyidik, Khofifah dan pihak lainnya yang disebutkan Romy, akan dimintai keterangannya.

"Nanti nama-nama atau informasi-informasi atau hal-hal lain itu sebenarnya bisa disampaikan langsung kepada penyidik kalau memang relevan. Jadi relevansinya harus kita lihat, bisa saja orang-orang menyebut nama siapapun namun tentu KPK punya tanggungjawab untuk melihat ada atau tidak relevansinya dengan pokok perkara," kata Febri di Gedung KPK Jakarta, Jumat (22/3).

Sebelumnya, Romy menyebut nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga ikut memberikan rekomendasi terhadap dirinya bahwa Haris adalah benar-benar orang yang berkualitas dan berkompeten. Haris adalah salah satu dari tiga tersangka dalam perkara dugaan jual beli jabatan di Kemenag RI yang menjerat Romi

"Saya meneruskan aspirasi, misalnya, contoh saudara Haris Hasanuddin. Memang dari awal saya menerima aspirasi itu dari ulama seorang Kiai, Kiai Asep Saifuddin Halim yang dia adalah seorang pimpinan ponpes besar di sana, dan kemudian ibu Khofifah Indar Parawansa, misalnya, beliau Gubernur terpilih yang jelas-jelas mengatakan 'mas Romi, percayalah dengan Haris, karena Haris ini orang yang pekerjaannya bagus'. Sebagai gubernur terpilih pada waktu itu beliau mengatakan 'kalau mas Haris saya sudah kenal kinerjanya, sehingga ke depan sinergi dengan pemprov itu lebih baik'. Nah, misalnya meneruskan aspirasi itu dosa? terus kita ini mengetahui kondisi seseorang dari siapa? Tetapi kan itu tidak kemudian menghilangkan proses seleksinya," ungkap dia.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka, yaitu Romi diduga sebagai penerima suap. Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin.

Muhammad Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin diduga telah menyuap Romy untuk mengurus proses lolos seleksi jabatan di Kemenag. Diketahui, Muhammad Muafaq mendaftar untuk posisi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik. Sedangkan Haris, mendaftar sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Jatim.

Tanggapan Khofifah

"Silahkan tanya Mas Romi, karena saya juga kaget. Rekomendasi dalam bentuk apa yang saya sampaikan. Jadi sebaiknya teman-teman (wartawan) bisa mengkonfirmasi kepada Mas Romi," ujar Khofifah, Sabtu (23/3).

Ia menjelaskan, bahwa suatu kementerian memiliki proses tersendiri dalam proses seleksi suatu jabatan. Khofifah pun menegaskan, ia tidak memiliki kepentingan sama sekali dalam proses seleksi di suatu kementerian, khususnya Kemenag dalam kasus ini.

"Jadi kalau saat proses open biding kementerian apa, panselnya siapa, saya rasa saya tidak pada posisi yang punya kepentingan untuk tahu. Untuk tahu saja kita tidak kepentingan untuk itu," ujar Khofifah.

Selain itu, Khofifah sendiri mengatakan, tidak mengenal Haris Hasanudin secara personal. Mantan Menteri Sosial itu mengaku hanya bertemu dengan Haris dalam sejumlah acara.  "Secara personal tidak, tetapi bahwa beliau pernah Kakan (Kepala Kantor) Kemenag Surabaya. Beliau sempat plt, saya sempat ketemu di pengajian sekali, kemudian saya sempat ketemu lagi di raker PIM setelah menjadi gubernur," ujar Khofifah.

Khofifah pun mengatakan, siap dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Demi membantu komisi antirasuah dalam memberantas korupsi, khusunya di lingkungan pemerintahan. "Komitmen kita menjaga bahwa dipastikan tidak boleh ada jual beli jabatan, saya rasa semua akan support itu, saya siap menyampaikan klarifikasi," ujar Khofifah.

Ket: Berita ini diperbarui pada Sabtu (23/3) pukul 15:18 WIB dengan tambahan konfirmasi dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika