REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengajak semua pihak mempertahankan status "Zero Conflict" menghadapi Pemilu 17 April 2019. Herman ingin provinsi yang memiliki 17 kabupaten dan kota itu tetap terbebas dari konflik sosial.
"Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif selama ini perlu dipertahankan bersama sehingga suhu politik yang memanas menjelang pemilihan anggota legislatif yang digelar bersamaan dengan pemilihan presiden/wapres tidak menimbulkan konflik sosial," kata Herman seusai apel gelar pasukan pengamanan Pemilu 2019, di Palembang, Jumat.
Herman mengatakan, pengamanan yang dilakukan pasukan gabungan TNI-Polri dalam Operasi Mantap Brata dan dukungan dari semua pihak dan lapisan masyarakat diharapkan dapat mencegah terjadinya konflik sosial. Dengan begitu, ia mengharapkan, seluruh tahapan Pemilu bisa berjalan sesuai jadwal.
"Dengan bersinergi antara aparat keamanan dengan semua komponen masyarakat, diharapkan bisa mencegah terjadinya aksi dari seseorang atau kelompok masyarakat yang bisa menimbulkan gangguan Kamtibmas dan pelaksanaan pesta demokrasi rakyat lima tahunan itu, kata gubernur.
Untuk mencegah timbulnya konflik sosial menjelang Pemilu 2019, KPU Sumsel menggelar penandatanganan deklarasi kampanye rapat umum damai 16 partai politik peserta Pemilu.Sebelum melakukan penandatangan deklarasi kampanye rapat umum damai oleh ketua partai politik di Sumsel dan perwakilannya, Ketua KPU Sumsel Kelly Mariana memimpin pembacaan tiga poin deklarasi atau janji untuk melaksanakan kampanye secara damai.
Deklarasi Damai mencakup janji partai politik peserta Pemilu 2019 beserta pelaksana kampanye rapat umum untuk menjaga perdamaian dengan mewujudkan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Mereka juga berikrar untuk melaksanakan kampanye rapat umum Pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, dan politik uang.
Partai politik beserta pelaksana kampanye rapat umum damai dan para pendukung pun berjanji melaksanakan kampanye rapat umum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
Ikuti Whatsapp Channel Republika