REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, menyebutkan, ada pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakan hoaks dan politik identitas untuk memenangkan kontestasi pemilu. Hal tersebut, kata dia, merupakan bentuk lain dari teror kepada masyarakat.

"Penyebaran berita hoaks dan menguatnya politik identitas dalam ajang Pemilu Serentak 2019 merupakan bentuk lain dari teror kepada masyarakat," ujar Wiranto pada Apel Kesiapan Pengamanan Pemilu di Halim, Jakarta Timur, Jumat (22/3).

Ia menjelaskan, pada tahapan pemilu ini, muncul berbagai kerawanan, di antaranya menyebarnya berita hoaks dan meningkatnya politik identitas. Menurutnya, berita hoaks, terutama yang disebarkan melalui media sosial, tentu memiliki tujuan politis.

"Yaitu dipakai sebagai alat untuk menyingkirkan lawan politik. Sehingga menyebabkan demokrasi menjadi tidak sehat dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia," tuturnya.

Demikian pula dengan semakin menguatnya politik identitas menggunakan isu-isu suku agama ras dan antargolongan (SARA). Hal itu juga ia katakan telah menjadi salah satu strategi bagi pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab dalam memenangkan konstelasi pemilu.

"Sehingga menyebabkan disintegrasi bangsa dan hilangnya rasionalitas dalam menentukan pilihan politiknya," kata dia.

Karena itu, kedua hal tersebut ia sebut sebagai bentuk teror kepada masyarakat. Hoaks dan politik identitas dapat memengaruhi kondisi psikologis masyarakat. Ia juga mengatakan, para pelakunya pun harus ditindak tegas dengan hukum.

"Kepada para pelakunya harus diambil langkah hukum yang tegas," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika