REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Sejumlah penolakan pengukuhan Suharso Monoarfa sebagai Plt Ketua Umum PPP pengganti Romahurmuziy (Romi) tetap muncul menjelang Mukernas Pengukuhan pada Rabu (20/3). Salah satu pihak yang getol melakukan penolakan itu adalah Ketua DPP PPP Rudiman.
Rudiman menyatakan, penolakannya berdasar pada AD/ART partai yang menyatakan, Plt Ketum harus dijabat seseorang yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum. Rudiman mengatakan, fatwa yang muncul dari Ketua Dewan Pengarah Maimoen Zubair atau Mbah Moen lah yang membuat DPP bersikukuh mengangkat Suharso Monoarfa sebagai Plt.
"Dalam forum rapat harian ada fatwa Mbah Moen, Pak Suharso menggantikan Mas Romi. Menyikapi itu ada yang sepakat ada yang tidak termasuk saya. Terradi diskusi di situ, saya sampaikan bahwa karena ini melanggar AD/ART maka kita akan kawal," kata Rudiman di Bogor, Rabu (20/3).
Rudiman mengklaim, gelombang tidak setuju bukan hanya muncul darinyamia menyebut sejumlah na seperti Rahman Yakub dan Siti Nurmila. Di samping itu sejumlah DPW juga mengatakan tidak setuju dan mengajukan nama-nama.
Hasil Rapat Harian DPP beralasan bahwa pengukuhan Suhardu atas dasar kedaruratan menjelang Pemilu 17 April 2019 mendatang. Namun, Rudiman menegaskan bahwa AD/ART tetap harus dipegang sebagai dasar.
"Emergency atau tidak, tetap berpegang pada AD/ART. Ada mekanisme lain kalau Suharso ingin jadi ketua umum lewat muktamar," kata Rudiman.
Rudiman mengakui, dari segi pribadi, Suharso adalah sosok yang memiliki kemampuan yang cakap dan kader PPP yang berpengalaman. Namun, secara regulasi AD/ART, pengukuhan Suharso disebut Rudiman mengalahi AD/ART. Maka itu, Rudiman tetap meminya partai untuk menegakkan AD/ART. "Menurut saya apapun kepitusan mukernas kembalinya kepada AD/ART," kata Rudiman.
Lebih jauh, Rudiman mengatakan, jika Suharsp dikukuhkan melalui Mukernas menjadi Plt, dikhawatirkan setelah pemilu ada desakan dari anggita DPR apakah tanda tangan Suharso sebagai ketua umum diterima oleh KPU atau tidak.
Pasti KPU akan mengecek kembali AD/ART-nya seperti apa. Dulu waktu sama Djan Faridz harus mengeluarkan dua rekomendask. Saya khawtir ini terjadi lagi kepada teman yang terpilih menjadi anggota DPD
Bila hasil mukernas tidak diterima, mala alan kembali kepada rapat pengurus harian yang akan menentukan nama Waketum yang bersedia menjadi Plt sesuai AD/ART. Rudiman meyakini ada sejumlah Waketum yang bersedia. "Mungkin mereka tidak enak karena ada fatwa Mbah Moen. Teapi kembali lagi kepada teman-temam, saya hanya menyanpaikan jangan sampai produknya jadi masalah besar," ujar Rudiman.
"Siapa pun kader diangat dipilih untuk menjadi plt ketum jika tidak ada yang mau saya sudah sampaikan saya siap kok," kata dia lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika