REPUBLIKA.CO.ID, SAMBOJA — Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) RI mengingatkan masyarakat agar menyadari hak pilih dalam Pemilu 2019. Wakil Ketua MPR Mahyudin mengatakan, partisipasi pemilih dalam Pileg maupun Pilpres, merupakan bentuk dari kedaulatan rakyat atas pemerintahan. Ia pun mengingatkan, agar pemilih tak tergiur dengan prilaku politik uang, dan bentuk perselisihan lantaran berbeda pilihan partai, caleg, pun capres/cawapres.
“Gunakan hak pilih bapak dan ibu. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Jangan memilih pemimpin atau wakil (DPR/DPD/DPRD) yang menyuap dan korupsi. Karena itu sama artinya dengan memilih penjahat untuk mengurusi bapak dan ibu,” kata Mahyudin, saat safari dan sosialiasai lanjutan Empat Pilar: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika di Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim), pada Rabu (20/3). Ungkapan Mahyudin tentang hak pilih dalam Pemilu tersebut, sebetulnya sepenggal materi tentang salah satu ancaman terhadap Empat Pilar.
Salah satunya, yaitu tentang menguatnya bentuk kapitalisme dalam politik. Artinya, kata Mahyudin, ada sekelompok orang-orang yang punya modal besar yang kerap ambisius memanipulasi jalannya pemerintahan. Aksi manipulasi tersebut, menyebar dalam upaya pembentukan regulasi atau aturan dan birokrasi yang menguntungkan si pemilik modal. Ancaman Empat Pilar lainnya, juga masuknya era globalisasi yang tak tersaring di masyarakat. Kondisi tersebut, mengubah prilaku masyarakat yang selama ini egaliter, penuh tenggang rasa dan kekeluargaan.
Terkait kapitalisme dalam politk, Mahyudin berharap, para pemilih tak memilih para calon yang cuma ‘berjuang’. Yaitu memilih orang-orang yang mengajukan diri dalam politik praktis, dengan cara menawarkan suap berupa ‘beras, baju dan uang’ kepada pemilih agar bisa terpilih memimpin negara atau masuk ke ruang para legislator. Karena menurut dia, dengan terpilihnya para penyuap pemilik suara tersebut, sama saja dengan menggadaikan hak sejahtera seluruh masyarakat.
“Tetapi menurut survei saya pribadi 60 persen masyarakat pintar dengan mengambil uangnya (suap) saja, tetapi tetap memilih sesuai dengan keyakinan dan hati nuraninya. Jadi saya percaya, money politic sekarang itu susah,” sambung dia. Karena itu kata Mahyudin, memilih pemimpin yang jujur, amanah, dan tak korupsi, merupakan penangkal dari masuknya orang-orang yang tak punya integritas dalam memimpin negara dan pemerintahan. “Pemilu itu seperti memilih menantu. Kita (orang tua) harus memilih, bebet, bobot, dan bibitnya,” sambung dia.
Imbauan Mahyudin agar masyarakat ikut memilih lantaran kecemasannya dengan potensi golput (golongan putih) yang selama ini menjadi gerbong apolitis. Menengok Pilkada Kaltim 2017, kata dia golput ada diangka 40 persen. Ia berharap, angka partisipasi pemilih di Pemilu 2019 menurunkan angka golput.
Karena menurut dia, dengan partisipasi pemilih yang tinggi, akan membuat hasil pemilu yang lebih baik. “Terserah bapak ibu mau pilih siapa presiden, partainya, atau wakilnya (di DPR/DPD/DPRD). Mau 01 atau 02, silakan dipilih. Yang penting, pilih yang menurut bapak ibu mampu memberikan kesejahteraan. Jangan berkelahi, hanya karena berbeda pilihan,” sambung dia.
Safari Mahyudin ke Kalimantan Timur, agenda lanjutan sosialisasi Empat Pilar oleh para pimpinan MPR. Di provinsi tersebut, Mahyudin singah di dua kecamatan yang ada di Kutai Kertangera. Yakni, di Sambosa, dan Sangasanga. Masyarakat tampak antusias dengan sosialisasi tersebut. Itu tampak dari jumlah kelompok keluarga yang hadir. Di Sambosa, yang dikenal sebagai salah satu lumbung peternakan sapi di Kalimantan, sosialisasi diikuti sekitar 200-an dari sekira 500-an kepala keluarga. Di Sangasanga, salah satu wilayah pertambangan batubara, peserta sosialiasi Empat Pilar lebih banyak lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika