REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyayangkan kembali terjadi praktik dugaan suap di Kementerian Agama (Kemenag). JK pun memahami jika kasus ini kemudian dihubungkan dengan kepemimpinan di Kemenag yang berasal dari partai politik.
Namun, JK menyatakan, ia memilih untuk menyerahkan kepada KPK untuk menindaklanjuti kasus tersebut. "Sepuluh dari sepuluh hanya dua yang dari partai. Ya kalau dihubung-hubungkan ya dua-dua kena tentu juga ada tentu kecurigaan juga memang. Bahwa di sini ada pengaruh. Tapi biar kita menunggu saja proses hukum," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (19/3).
JK menerangkan kasus dugaan suap yang muncul dari operasi tangkap tangan Ketua Umum PPP Romahurmuzy tersebut merupakan ketiga kalinya bagi jajaran Kemenag tersandung kasus dugaan korupsi. Kasus pertama melibatkan Kemenag saat dipimpin oleh Said Agil Husin Al Munawar, yang telah menjalani vonis atas kasus korupsi dalam penggunaan Dana Abadi Umat dan Biaya Penyelenggaran Haji.
Kasus kedua saat Menag dipimpin oleh Suryadharma Ali yang juga mantan ketua umum PPP. Saat ini, Kemenag dipimpin oleh kader PPP lainnya, yakni Lukman Hakim Syaifuddin. "Tentu kita sangat prihatin," ujar JK.
JK mengatakan sistem seleksi pejabat tinggi sebenarnya sudah baik karena adanya lelang terbuka. Namun, ia menambahkan dugaan korupsi yang menjerat Romi tidak akan terjadi jika sistem seleksi pejabat tinggi melalui sistem merit tersebut benar-benar diterapkan.
Sebab, sistem pengisian jabatan dilakukan melalui lelang jabatan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Namun, pada praktiknya sistem tersebut ternyata masih membuka peluang terjadi jual beli jabatan.
"Sebenarnya sistemnya sudah baik. Karena itu open bidding. Tapi bukan hanya di kementerian, kalau Anda lihat kepala daerah-kepala daerah yang diperiksa atau diperiksa KPK, itu juga banyak akibat fee untuk jabatan. Jadi dimana-mana bisa terjadi," ujar JK.
Terkait lelang jabatan, JK menerangkan, proses seleksi terkait pengisian jabatan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur berada di bawah menteri. JK menerangkan, berbeda jika untuk pejabat tinggi utama atau eselon I di bawah presiden.
"Kalau pejabat itu khususnya eselon I kan tidak mudah. Karena di samping mengalami seleksi kemudian seleksi akhir, Presiden dan saya harus menyeleksi lagi di TPA. Kalau eselon II tidak kita tangani. Ya itu Kanwil itu Eselon II. Menteri langsung," ujar JK.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
