Selasa 19 Mar 2019 13:48 WIB

Jokowi dan Menteri Kabinet Kerja Jajal MRT

Jokowi mengapresiasi moda yang mampu mengangkut 1.800 orang per perjalanan ini.

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Ratna Puspita
Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mendampingi Presiden Joko Widodo dan jajaran menteri kabinet kerja dalam uji coba MRT Jakarta, Selasa (19/3).
Foto: Republika/Mimi Kartika
Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mendampingi Presiden Joko Widodo dan jajaran menteri kabinet kerja dalam uji coba MRT Jakarta, Selasa (19/3).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjajal Moda Raya Terpadu (MRT) Ratangga pada Selasa (19/3) pagi. Selain Jokowi, sejumlah menteri Kabinet Kerja dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ikut mencoba moda transportasi umum teranyar yang dimiliki warga DKI Jakarta ini.

Menteri yang turut menjajaln MRT seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. MRT yang dinaiki Jokowi berangkat pukul 12.00 WIB dari stasiun Bundaran HI dan tiba di stasiun Lebak Bulus pukul 12.30 WIB.

Jokowi mengapresiasi moda transportasi baru yang mampu mengangkut 1.800 orang dalam sekali perjalanan ini. Jokowi menilai, Jakarta memang sudah mendesak memiliki angkutan umum massal sekelas MRT untuk mengurangi kemacetan yang ada.

"Ini kan FS (studi kelayakan) dulu kalau untuk Jakarta sangat mendesak tapi kota lain seperi Palembang, Sumut, Bandung Surabaya, dan Makassar saya kira juga harus disipakan jangan terlambat seperti kita yang di Jakarta," kata Jokowi, Selasa (19/3).

Presiden juga menyebut telah menugaskan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengkoordinasikan seluruh menteri dan gubernur terkait percepatan pengintegrasian sistem jaringan transportasi antarwilayah. "Proses perintegrasian ini tidak bisa ditunda-tunda lagi," ujar Jokowi.

Menurut dia, kemacetan yang terjadi di Jabodetabek ini telah menimbulkan banyak kerugian selama puluhan tahun. Berdasarkan perhitungan dari Bappenas, angka kerugian yang ditimbulkan akibat kemacetan ini mencapai Rp 65 triliun tiap tahunnya.

"Bahkan Pak Wapres, Pak Gubernur menyampaikan angka sampai Rp 100 triliun. Itu jumlah yang sangat besar. Sehingga perlu segera diselesaikan," tegas Presiden.

Ia juga meminta agar tak ada lagi ego sektoral yang justru menghambat tercapainya kepentingan nasional. Menurutnya, integrasi antara sistem transportasi perkotaan dengan tata ruang penting dilakukan.

Dengan demikian, tercipta kesinambungan antarmoda baik MRT, LRT, Transjakarta, dan juga angkutan transportasi lainnya. "Saya meyakini langkah tersebut akan mengurangi kemacetan di Jabodetabek," ujarnya.

Presiden berharap, moda transportasi massal ini akan memberikan kenyamanan dan keamanan yang lebih baik bagi para penggunanya. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement