REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) siang ini menggelar rapat terbatas (ratas) membahas kebijakan pengelolaan transportasi Jabodetabek di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (19/3). Dalam ratas ini, Presiden menyebut telah menugaskan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengkoordinasikan seluruh menteri dan gubernur terkait percepatan pengintegrasian sistem jaringan transportasi antarwilayah. "Proses perintegrasian ini tidak bisa ditunda-tunda lagi," ujar Jokowi.

Menurut dia, kemacetan yang terjadi di Jabodetabek ini telah menimbulkan banyak kerugian selama puluhan tahun. Berdasarkan perhitungan dari Bappenas, angka kerugian yang ditimbulkan akibat kemacetan ini mencapai Rp 65 triliun tiap tahunnya.

"Bahkan Pak Wapres, Pak Gubernur menyampaikan angka sampai Rp 100 triliun. Itu jumlah yang sangat besar. Sehingga perlu segera diselesaikan," tegas Presiden.

Ia juga meminta agar tak ada lagi ego sektoral yang justru menghambat tercapainya kepentingan nasional. Menurutnya, integrasi antara sistem transportasi perkotaan dengan tata ruang penting dilakukan. Sehingga tercipta kesinambungan antarmoda baik MRT, LRT, Transjakarta, dan juga angkutan transportasi lainnya. "Saya meyakini langkah tersebut akan mengurangi kemacetan di Jabodetabek," ujarnya.

Presiden berharap, moda transportasi massal ini akan memberikan kenyamanan dan keamanan yang lebih baik bagi para penggunanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika