REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Anggota Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) Jawa Barat Erry Riyana Hardjapamekas menegaskan pembentukan TAP Jabar sudah sesuai aturan. Menurut Erry, pembentukan TAP Jabar dilakukan secara transparan dan diisi orang kredibel dibidangnya.
"TAP dibentuk dengan keterbukaan, tanpa sembunyi-sembunyi atau dikemas dengan cara kemasan indah," ujar Erry kepada wartawan, Senin (18/3).
Menurut Erry, potensi konflik kepentingan (PKK) muncul ketika keterbukaan tidak hadir. Sebaliknya, potensi konflik kepentingan akan tereduksi ketika transparansi hadir.
Erry mengatakan, percayakan pengendalian dan penilaian kinerja kepada atasannya dan serahkan pengawasan teknis kepada ahlinya.
"Silakan semua anggota TAP diawasi, dan ditegur bila ada yang menyimpang atau menyalahgunakan wewenang, kalau pun punya wewenang," ujar mantan Ketua KPK itu.
Pembentukan TAP Jabar, kata dia, dilakukan untuk mengakselerasi program kerja serta mempercepat realisasi pembangunan di Jabar. Hal itu sesuai dengan arahan Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang mengusung tagline 'Jabar Ngabret'. Jadi, mengangkat orang yang dipercaya itu bukanlah pelanggaran etika atau hukum, melainkan kewajaran semata.
"Mari berpikir positif tanpa prasangka, bicara dengan data dan fakta. Terlalu mudah bila sekadar mencari kesalahan atau kelemahan, mari kita bersama-sama menggali gagasan," kata Erry seraya mengatakan Kang Emil harus tetap semangat dan cermat, terima semua kritik sebagai suplemen gairah kejuangan.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membentuk Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 060.1/Kep.1244-Org/2018 yang dikeluarkan pada 27 November 2018. TAP diisi sejumlah pakar dengan latar belakang kelilmuan beragam seperti Erry Riyana Hardjapamekas, Indratmo Soekarno, Bernardus Djonoputro, Evi S Saleha, Budi Raharjo, Budhiana Kartawijaya, Kusmayanto Kadiman, Asep Warlan dan Dedi Kusnadi Thamim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
