REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Rencana kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar lima persen tahun 2019, masih belum jelas kapan akan direalisasikan. Kalangan PNS di Kabupaten Banyumas, hingga kini masih menerima besaran gaji yang sama dengan tahun 2018.
''Kita masih belum tahu kapan kenaikan gaji pada 2019 ini akan direalisasikan. Kita juga masih menunggu undangan atau petunjuk dari pusat (Kementerian Keuangan) mengenai kapan dan teknis pembayaran kenaikan gaji itu dilakukan,'' kata Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Pemkab Banyumas, Eko Prijanto, Jumat (15/3).
Terkait informasi pembayaran akan dilakukan April dengan cara dirapel (Januari-Maret), Eko mengaku belum berani memastikan. Terlebih mengenai kemungkinan adanya rapel. ''Prinsipnya, kita menunggu perintah dari pusat. Kalau diminta untuk membayar rapel, ya pasti kita bayar,'' katanya.
Dia menegaskan, untuk masalah ketersediaan anggaran, dipastikan tidak ada masalah. Dalam APBD 2019, telah disiapkan anggaran untuk pembayaran gaji PNS senilai Rp 33,5 miliar. ''Anggaran sebesar itu, sudah memperhitungkan adanya kenaikan gaji PNS sebesar 5 persen,'' jelasnya.
Sesuai data Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kabupaten Banyumas, jumlah PNS di lingkungan Pemkab Banyumas tercatat sebanyak 12.300 orang. Dari jumlah tersebut, yang akan memasuki masa pensiun pada tahun 2019 ini tercatat ada sekitar 400 orang.
''Rata-rata setiap dua bulan ada 100 orang PNS yang pensiun dan jumlah PNS tiap tahun makin berkurang, karena yang direkrut sama yang diterima banyak yang pensiun,'' kata Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah, Achmad Supartono.
Dari hasil tes Calon Pegawan Negeri Sipil (CPNS) terakhir tahun 2018, dia menyebutkan, ada penerimaan CPNS sebanyak 684 orang. Sebelumnya pada tahun 2017, hanya dilakukan penerimaan CPNS sebanyak 46 orang.
''Jumlah ini masih seimbang dengan jumlah CPNS yang pensiun, karena tiap tahun ada 400 orang yang pensiun,'' katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
