Rabu 13 Mar 2019 20:46 WIB

Pemprov NTB Dorong Peningkatan Investasi

Peningkatan investasi berkolerasi lurus dengan terciptanya lapangan kerja baru.

Rep: Muhammad Nursyamsyi/ Red: Gita Amanda
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah
Foto: Republika
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) mendukung keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait peningkatkan realisasi investasi di daerah. Peningkatan investasi berkorelasi lurus dengan banyak terciptanya lapangan kerja baru yang akan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat NTB.

"Sangat setuju karena dengan investasi pengangguran dan kemiskinan bisa kita atasi," ujar Gubernur NTB Zulkieflimansyah kepada Republika.co.id, Rabu (13/3).

Baca Juga

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Lalu Gita Ariyadi, mengungkapkan hal senada. Kata Gita, daerah sangat berkepentingan dan mengharapkan arus investasi mengalir merata, tidak hanya terkonsentrasi di kota dan Pulau Jawa.

Gita menyampaikan, selain kebijakan kemudahan perizinan investasi melalui Online Single Submission (OSS) pemerintah perlu terus menyelaraskan berbagai regulasi yang belum ramah investasi. Gita juga berpandangan ketersediaan infrastruktur dan insentif-insentif bagi investor di luar Pulau Jawa harus terus diberikan.

"Ketersediaan infrastruktur pendukung  investasi seperti jalan, jembatan, listrik, dermaga, bandara, sarana telekomunikasi, merupakan daya tarik tumbuhnya minat investasi," ujar Gita.

Gita melanjutkan, keberadaan infrastruktur distribusi logistik yang memadai akan menekan biaya produksi. Dengan begitu, harga produk menjadi bersaing dan menguntungkan investor sehingga tertarik masuk ke daerah-daerah. 

"Investor-investor yang kehadirannya menguntungkan masyarakat dan daerah tentu akan didukung penuh oleh pemda dan masyarakat," kata Gita.

Gita menambahkan, kehadiran investasi menjadi keniscayaan bagi akselerasi pembangunan daerah. Terlebih bagi daerah yang kemampuan fiskalnya terbatas. "Pemerintah pusat dan daerah harus pada komitmen yang sama-sama kuat untuk mendukung hadirnya investasi ke daerah-daerah," ucap Gita.

Gita menjelaskan, pemerintah dan pemerintah dengan otoritasnya serta investor perlu kerja keras untuk merealisasikan beroperasinya kawasan ekonomi khusus, kawasan industri maupun KPBPB sebagai fokus berinvestasi yang baik dengan insentif-insentif yang menguntungkan investor.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement