REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan ia akan mulai menggunakan Moda Raya Terpadu (MRT) untuk berangkat dan pulang kantor. Menurutnya, persiapan pengoperasian Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta fase I rute Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI) berjalan lancar.
Ia menyatakan, proses perizinan beroperasinya MRT sudah dalam finalisasi.
"Sudah alhamdulillah baik tadi pagi kita rapat khusus soal MRT untuk persiapannya. Semua finalisasi proses perizinan sudah pada fase final," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (12/3).
Uji Coba Publik MRT. Penumpang saat mengikuti uji coba publik pengoperasian MRT fase I Koridor Lebak Bulus-Bundaran HI di Jakarta, Selasa (12/3).
Ia mengatakan, proses pengangkutan penumpang MRT Jakarta juga berjalan lancar dalam uji coba publik yang dimulai hari ini. MRT Jakarta nantinya akan beroperasi dari pukul 05.30 sampai 22.00 WIB setiap harinya. Meski saat uji coba publik MRT hanya beroperasi mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WIB.
"Sudah berfungsi untuk umum memang dibukanya jam delapan tetapi secara operasional sudah dan saya akan mulai menggunakan MRT untuk berangkat pulang kantor," kata Anies.
Kendati demikian, ia mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum menetapkan tarif MRT. Menurut Anies, pembahasan tarif MRT dan Lintas Rel Terpadu (LRT) fase 1 rute Kelapa Gading-Velodrome masih dibahas bersama DPRD DKI Jakarta.
Sementara, DPRD DKI Jakarta hari ini batal menyelenggarakan rapat gabungan untuk membahas tarif MRT dan LRT. Berdasarkan jadwal, rapat gabungan antara Komisi B dan Komisi C DPRD DKI bersama Pemprov DKI Jakarta diselenggarakan hari ini, Selasa (12/3).
Menurut Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta James Arifin Sianipar, rapat gabungan yang batal dilaksanakan itu karena pembahasan tarif di masing-masing kedua komisi belum tuntas. Ia mengatakan, Komisi C juga masih membutuhkan kajian lebih lanjut dari Pemprov DKI mengenai besaran subsidi tarif MRT dan LRT.
"Jadi gini, belum ada keputusan, mau kami kaji ulang. Makanya juga sekarang kami mau tunggu dulu yang dari rapat tiap komisi (Komisi B dan C)," kata James di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa.
Sehingga, kata James, belum ada hasil keputusan yang konkret untuk dilanjutkan ke rapat gabungan. Padahal, ia menjelaskan, rapat gabungan seharusnya dilaksanakan ketika kedua komisi telah menyepakati usulan tarif dan besaran subsidi.
James mengatakan, dalam rapat gabungan seharusnya hanya tinggal memutuskan tarif MRT dan LRT melalui ketuk palu. Ia menuturkan, Komisi C masih keberatan dengan usulan subsidi yang diajukan Pemprov DKI.
"Jelasnya, yang kami pertanyakan itu masalah PSO yang ada di subsidi. Subsidinya sebenarnya yang lebih kami fokus. Kalau subsidi kan uangnya rakyat, yang menikmati LRT dan MRT nih, tentunya harus ada kajian," jelas dia.
Menurut dia, pihaknya tidak ingin memberikan public service obligation (PSO) atau kewajiban pelayanan publik terlalu tinggi. Ia juga meminta kajian mendalam agar subsidi yang diberikan tepat sasaran kepada warga Jakarta.
James meminta, Pemprov DKI harus memperhitungkan siapa saja yang akan menggunakan MRT dan LRT. Sebab, tak hanya warga ibu kota saja melainkan ada masyarakat di luar Jakarta yang bisa menaiki kedua transportasi umum tersebut.
Ia ingin Pemprov DKI mengajukan secara rinci mengenai jumlah penumpang yang akan mendapatkan subsidi tersebut secara jelas. Sebab, kata James, hal itu juga mengingat dengan besarnya utang proyek MRT Jakarta yang juga harus ditanggung Pemprov DKI Jakarta.
Namun, James memastikan, pembahasan tarif MRT dan LRT Jakarta dapat dituntaskan segera sebelum beroperasinya kedua moda transportasi itu secara resmi. "Secepatnya, kan MRT, LRT ini kan sudah diuji coba sudah bisa digunakan. Kalau maunya kita sih secepatnya untuk penetapan tarifnya," tuturnya.
Sementara itu, PT MRT Jakarta sudah melaksanakan uji coba publik yang dimulai Selasa (12/3). Masyarakat yang sudah mendaftarkan diri pada hari pertama dibatasi sekitar 4.000 penumpang.
PT MRT menerapkan sistem kuota setiap harinya dalam masa uji coba publik mulai dari 12 Maret hingga 24 Maret 2019 mendatang. Kuota yang disediakan akan terus bertambah sampai akhir masa uji coba publik.
Direktur Utama PT MRT Jakarta William P Sabandar mengatakan, disediakan total kuota uji publik sebanyak 285.600 penumpang. Ia pun menyebut, PT MRT akan terus melakukan evaluasi setiap harinya selama masa uji coba publik ini.
"Dalam minggu ini kita akan evaluasi lagi, memberikan mungkin jam bisa kita tambah, kuota akan kita tambah," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika