REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menggelar rapat lanjutan terkait penataan transportasi Jabodetabek, Senin (11/3). Wapres JK mengundang antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Usai rapat, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, rapat memutuskan ada empat fokus pembangunan infrastruktur di DKI yang akan dipercepat pengerjaannya.
"Utamanya transportasi, kedua infrastruktur air bersih, dan infrastruktur pengolahan air limbah, serta perumahan, itu garis besar yang akan dibangun sama-sama," ujar Anies di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta.
Anies mengatakan, untuk transportasi Pemerintah DKI Jakarta mengajukan kebutuhan transportasi antara lain jaringan Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit, dan Transjakarta.
Untuk MRT, Pemda mengajukan kebutuhan perpanjangan jaringan dari saat ini 16 kilometer menjadi 223 kilometer, LRT dari saat ini hanya 5,8 kilometer, butuh hingga 116 kilometer, dan Transjakarta dari 431 kilometer saat ini, menjadi 2.149 kilometer.
Sementara untuk pembangunan infrastuktur air besih, Pemda DKI menargekan cakupannya menjadi 100 persen, dari yang sekarang hanya 60 persen.
"Untuk pengelolaan air limbah saat ini 14 persen, diproyeksikan bisa sampai 81 persen, kemudian pemukiman kita butuh tambahan 600 ribu unit rumah baru. Kemudian kereta dalam kota yang saat ini sebidang itu harus dinaikkan agar tidak menjadi penghambat lalu lintas," ujar Anies.
Namun, menurutnya, pembangunan empat infrastruktur itu tidak dilakukan bertahap. Anies mengatakan pembangunan akan dipercepat dalam waktu 10 tahun. Sehingga proyeksi anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 571 Triliun.
"Pembangunannya tidak dilakukan bertahap 30-40 tahun tapi dikebut semua dalam waktu 10 tahun sehingga bisa tuntas. Karena mau dikebut maka dananya harus dikerjar. Proyeksi semenetara akan diperlukan lebih dari RP 571 triliun," ujar Anies.
Sebelumnya, pada akhir Januari 2019 kemarin, JK memimpin rapat bersama para menteri dan kepala daerah terkait untuk menyelesaikan permasalahan kemacetan di Jabodetabek. Dalam kesempatan itu, JK mengintruksikan sistem transportasi di Jabodetabek ke depannya harus terintegrasi dalam waktu 10 tahun. Bersamaan itu, ia juga menekankan pentingnya penataan wilayah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Ikuti Whatsapp Channel Republika