REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkap alasan percepatan pembangunan transportasi umum di Jakarta yang ditarget selesai dalam waktu 10 tahun. Itu karena rendahnya jumlah masyarakat yang menggunakan transportasi umum di Jakarta, yakni hanya 23 persen.
"(Kota modern) mobilitas penduduknya mengandalkan transportasi umum massal, dan kita massalnya sangat sedikit, jangkauan kita ini baru 23 persen yang menggunakan kendaraan umum," ujar Anies usai rapat bersama dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres Jakarta, Senin (11/3).
Menurutnya, jumlah ini menurun dibandingkan 20 tahun lalu ketika penggunaan transportasi umum sebesar 49 persen. Karena itu, percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya transportasim diharapkan membuat masyarakat beralih dari transportasi pribadi ke transportasi umum.
"Ini harus diubah, kenapa? karena selama ini kita tidak melakukan pembangunan infrastruktur secara masif," ujar Anies.
Kendati demikian, ia mengakui pembangunan infrastruktur transportasi secara massif akan berdampak munculnya titik-titik baru di Jakarta. Namun, ia memastikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mengantisipasinya.
"Tentu nantinya ada titik-titiknya, kalau itu nanti akan ada (pengaturan) lalin (lalu lintas)nya," kata mantan menteri pendidikan dan kebudayaan tersebut.
Rapat yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla juga dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro itu membahas percepatan pembangunan infrastuktur DKI Jakarta. Ada empat fokus pembangunan infrastruktur di DKI yang akan dipercepat pengerjaannya, utamanya transportasi, kedua infrastruktur air bersih, dan infrastruktur pengolahan air limbah, serta perumahan.
Pembangunan infrastruktur empat kebutuhan dasar tersebut akan dikebut dalam waktu 10 tahun dan ditargetkan selesai pada 2030 mendatang. "Pembangunannya tidak dilakukan bertahap 30-40 tahun tapi dikebut semua dalam waktu 10 tahun sehingga bisa tuntas," kata Anies.
Adapun kebutuhan pembangunan infrastruktur antara lain penambahan jaringan transportasi mulai Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit, Transjakarta dan rel kereta tidak lagi sebidang. Untuk MRT, Pemda mengajukan kebutuhan perpanjangan jaringan dari saat ini 16 kilometer menjadi 223 kilometer, LRT dari saat ini hanya 5,8 kilometer, butuh hingga 116 kilometer, dan Transjakarta dari 431 kilometer saat ini, menjadi 2.149 kilometer. Ia mengatakan, Pemda DKI juga mengajukan kebutuhan kereta dalam kota tidak lagi sebidang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika