REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebuah video yang berisi seorang wanita melakukan kampanye hitam di Maros, Sulawesi Selatan, kembali viral beberapa hari belakangan ini. Dalam video tersebut, wanita menyebut pemerintahan Joko Widodo akan menghapus kurikulum agama Islam dan menghapuskan pesantren.
Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN), Ade Irfan Pulungan menilai hoaks seperti ini merupakan bagian dari kampanye hitam. "Hoaks, ujaran kebencian ini sangat tidak beradab, sangat tidak manusiawi, dan sangat zalim jika digunakan saat kampanye atau pilpres," ujar Ade Irfan di Bareskrim Polri, Jakarta Pusat, Rabu (6/3).
Wanita yang diduga melakukan kampanye hitam di Sulawesi Selatan terlihat mengenakan pakaian dengan logo partai yang menjadi salah satu pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Ade Irfan pun mengimbau agar partai tersebut untuk melakukan pengecekan, terkait keanggotaan ibu tersebut.
"Itu bukan urusan kami, seharusnya partai yang terindikasi itu yang harus melakukan investigasi, bukan kami," ujar Ade Irfan.
TKN sudah melaporkan video yang diduga melakukan kampanye hitam di Maros tersebut ke Bareskrim Polri. Menurut Ade Irfan, pernyataan yang dilontarkan ibu tersebut mengandung unsur ujaran kebencian dan fitnah.
"Kita lebih fokus ke tindak pidana fitnahnya saja, karena ancaman hukumannya lebih berat. Biar ada efek jera," ujar Ade Irfan.
Laporan video kampanye yang menyebut pelajaran agama akan dihapus jika Jokowi terpilih, dengan nomor LP/B/0287/III/2019/BARESKRIM. Jerat hukum yang dikenakan adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dan KUHP.
Meski begitu, ia tetap mengingatkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk lebih ketat jelang pemilihan umum (Pemilu) 2019. Ade Irfan menilai, kampanye hitam jelang Pemilu semakin bermunculan, yang akan sangat berbahaya jika diterima mentah-mentah oleh masyarakat.
"Kami meminta pihak kepolisian dan Bawaslu untuk cepat menangani, hal seperti ini kami inginkan tidak harus terjadi," ujar Ade Irfan.
Sebelumnya, terdapat sebuah video yang menyebut pemerintahan Jokowi akan menghapus kurikulum agama dan menghapus pesantren. "Walaupun kitanya tidak menikmati, lima tahun, 10 tahun yang akan datang ini, apakah kita mau kalau pelajaran agama di sekolah dihapuskan oleh Jokowi bersama ininya. Itu kan salah satu programnya mereka. Yang pertama pendidikan agama dihapus dari sekolah-sekolah," ujar ibu-ibu tersebut dalam video.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
