Rabu 06 Mar 2019 14:02 WIB

Perempuan Arus Bawah Keluhkan Jaminan Kesehatan Belum Merata

Masih banyak perempuan miskin di perdesaan belum dapat jaminan kesehatan

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Christiyaningsih
Warga mendapatkan layanan kesehatan gratis saat bakti sosial pengobatan massal gratis oleh Pemkab Madiun di Desa Kanung, Sawahan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Rabu (20/2/2019).
Foto: Antara/Siswowidodo
Warga mendapatkan layanan kesehatan gratis saat bakti sosial pengobatan massal gratis oleh Pemkab Madiun di Desa Kanung, Sawahan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Rabu (20/2/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan laporan masih belum meratanya layanan jaminan kesehatan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Hal ini disampaikan oleh salah seorang perwakilan sekolah perempuan dari Kabupaten Gresik, Fitri, saat berdialog dengan Presiden Jokowi. Fitri berdialog dengan Jokowi dalam acara silaturahmi perempuan arus bawah dengan tema Bersama Memperkuat Bangsa di Istana Negara, Rabu (6/3).

"Kami melakukan pendataan seperti yang dilakukan oleh kami itu banyak perempuan-perempuan miskin di desa masih banyak yang tidak dapat kartu perlindungan seperti jaminan kesehatan. Jadi di sini kami memantau siapa saja warga yang belum mendapatkan kartu jaminan kesehatan," jelas Fitri.

Kepada Presiden, Fitri meminta agar pemerintah dapat memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh perempuan pra sejahtera di Indonesia. "Untuk ke depannya kepinginnya bapak Presiden masih membuat rakyat miskin di Indonesia mendapatkan perlindungan sosial terkait kesehatan," ucapnya.

Menanggapi keluhan Fitri, Jokowi menjelaskan pemerintah memang telah menyediakan Kartu Indonesia Sehat bagi masyarakat yang kurang mampu. Namun, ia menyadari masih terdapat masyarakat para sejahtera yang belum menerima bantuan jaminan sosial tersebut.

Presiden pun mengapresiasi kegiatan Fitri yang melakukan pendataan bagi perempuan yang belum mendapatkan jaminan perlindungan sosial. Ia juga meminta agar data tersebut disampaikan kepada pemerintah agar dapat segera diselesaikan. "Jadi kalau ada bercecer seperti itu sangat bagus sekali Bu Fitri bisa menyisir kemudian menginfokan kepada kami untuk kami selesaikan," kata Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi juga menjelaskan program bantuan sosial lainnya yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu untuk membantu meningkatkan gizi anak-anak dan juga biaya pendidikan. Hingga saat ini, PKH telah disalurkan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat.

Selain PKH, terdapat juga Kartu Indonesia Pintar untuk membantu biaya pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu. Jokowi berharap dengan berbagai bantuan sosial pemerintah tersebut angka kemiskinan dan kesenjangan di masyarakat dapat ditekan.

"Sekarang angka kemiskinan kita sudah 9,8 persen. Kalau sudah angkanya di bawah 10 persen itu memang menekannya lebih sulit untuk turun. Tapi dengan program-program itu kita harapkan angka kemiskinan dapat diturunkan dan angka gini ratio kesenjangan," jelas Jokowi. Presiden pun menekankan pemerintah juga membutuhkan bantuan dari masyarakat termasuk para aktivis untuk menyelesaikan berbagai masalah yang masih dihadapi bangsa.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement