REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Senator DPD RI asal Nusa Tenggara Barat Robiatul Adawiyah mengaku prihatin dengan masih tinggi angka buta huruf yang mendera kaum perempuan di provinsi ini. Menurut Robiatul, sejatinya masalah buta aksara dan kemiskinan adalah hal yang berkaitan dan sebangun.
Sebab, pada desa-desa yang miskin, mayoritas penduduknya terkendala buta aksara. "Kalau dilihat lebih lanjut, di desa itu, ibu-ibu yang paling banyak, hampir dua pertiganya. Jadi kalau kita menuntaskan keaksaraan, kita harus angkat itu ibu-ibu di desa-desa miskin," ujar Robiatul di Mataram, Rabu (6/3).
Selain itu, ketidakberdayaan perempuan di NTB masih saja terjadi saat ini. Kondisi itu, ia mengatakan, menyusul perempuan-perempuan yang ditinggal suami karena berbagai alasan selalu memberikan mimpi buruk bagi kaum perempuan. Pihak perempuan yang menanggung akibatnya.
"Saya sudah berkeliling ke kampung-kampung dan seluruh pelosok di NTB. Yang saya lihat langsung itu, umumnya kaum perempuan NTB selama ini, juga dipandang identik dengan kemiskinan. Mereka menikah pada usia dini dan tidak sedikit yang menyandang buta aksara. Inilah yang menjadi keprihatinan saya," katanya lagi.
Untuk menuntaskan buta aksara yang dialami ibu-ibu di NTB, Robiatul mewacanakan untuk mendekatkan para ibu rumah tangga itu ke bidang kewirausahaan. Dari pendekatan itu ibu rumah tangga tersebut dapat berjualan makanan atau kerajinan daerah.
Cara seperti itu tentunya akan bisa membuat para ibu menghasilkan uang dan bisa tertarik belajar huruf dan angka. "Mengarahkan kaum ibu menggarap industri rumahan, seperti membuat kue, makanan, dan kerajinan, sehingga secara tidak langsung akan memotivasi mereka untuk belajar berhitung dan membaca," katanya pula.
Menurut senator yang kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI nomor urut 43 tersebut, perlu intervensi program yang dilakukan secara paralel guna menekan angka buta huruf tersebut. "Perlu keterpaduan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk bersama-sama menuntaskan program penuntasan buta aksara di NTB saat ini," ujarnya.
Robiatul Adawiyah menyatakan sangat prihatin dan menyayangkan kondisi itu terjadi di NTB. Terlebih lagi, para penyandang buta huruf di NTB adalah mereka yang berusia 15-59 tahun dan umumnya adalah kaum perempuan.
"Inilah yang saya tidak inginkan terjadi di NTB," ujar Robiatul.
Pemerintah Provinsi NTB masih memiliki pekerjaan besar dalam menuntaskan buta aksara di tengah masyarakat. Dari total 2,2 juta penduduk Indonesia yang tidak mengenal tulis baca merujuk data yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) serta Pusat Data dan Statistik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada 2017, justru 7,91 persen berada di 10 kabupaten/kota di NTB.
Raihan 7,91 persen itu menempatkan provinsi NTB berada pada dua provinsi tertinggi secara nasional di bawah Provinsi Papua. Ada 11 daerah yang persentasenya melebihi angka nasional buta huruf saat ini.
Adapun buta aksara terbanyak melanda 11 provinsi di Indonesia dengan persentase melebihi angka nasional, di antaranya Papua 28,75 persen, NTB (7,91 persen), NTT (5,15 persen), Sulawesi Barat (4,58 persen), Kalimantan Barat (4,50 persen), Sulawesi Selatan (4,49 persen), Bali (3,57 persen), Jawa Timur (3,47 persen), Kalimantan Utara (2,9 persen), Sulawesi Tenggara (2,74 persen), dan Jawa Tengah 2,20 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika