REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Muhammad Zulfikar menilai, janji kampanye capres pejawat Joko Widodo (Jokowi) tentang penerbitan kartu prakerja kurang realistis. Menurutnya, kebijakan memberikan honor bagi lulusan SMA/SMK atau setara yang masih menganggur juga kurang efektif.
"Ini kurang efektif dan efisien karena akan menyebabkan ketergantungan terhadap pemerintah, seperti rentier states di Timur Tengah," ujar Zulfikar kepada Republika.co.id, Selasa (5/3).
Zulfikar mengungkapkan pemerintah seharusnya menyediakan lapangan kerja. Pemerintah juga harus mengembangkan keterampilan pekerja.
Dari segi anggaran, Zulfikar melihat pemerintah tidak mungkin menyediakan subsidi semacam penerbitan kartu pra kerja. Dia menilai, kebijakan seperti itu tidak hanya berdampak kepada ekonomi negara, tetapi juga ke produktivitas SDM.
Selain itu, data Indef menyebutkan, selama 2014-2017 tenaga kerja hanya terserap sekitar 2,1 juta orang. Pembangunan infrastruktur selama ini hanya menyerap 134 ribu tenaga kerja. Jumlah tersebut, menurut INDEF, cenderung menurun dibandingkan pemerintahan sebelumnya yang penyerapannya sekitar 486 ribu.
Penyerapan tenaga kerja yang luar biasa berada di sektor transportasi, dengan jumlah 1,9 juta tenaga kerja. Namun, Indef menilai ini bukan karena pemerintah, melainkan karena munculnya inovasi transportasi daring.
Data INDEF juga menyebut, tingkat pengangguran terbuka berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan masih banyak di dominasi oleh lulusan SMK. Hal itu masih terjadi hingga tahun lalu.
Dalam kunjungannya ke Sulawesi Tenggara, Jumat (1/3) malam, Jokowi bertemu dengan ribuan milenial di Warung Kopi Haji Anto di Kota Kendari. Menjawab pertanyaan sejumlah milenial, Jokowi menjelaskan akan menerbitkan Kartu Prakerja dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah jika ia terpilih kembali.
“Melalui kartu prakerja, lulusan SMA, SMK, politeknik, dan universitas bisa mendapatkan training untuk masuk ke industri. Selama belum mendapat pekerjaan, mereka akan dikasih honor yang besarnya masih dirahasiakan,” kata Jokowi dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (2/3).
Ikuti Whatsapp Channel Republika