REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) mengadakan riset mengenai 'Politik Identitas di Pemilu 2019'. Salah satu hasil riset ini mengungkapkan penggunaan buzzer politik di media sosial (medsos) ternyata menjadi salah satu pemicu meruncingbya politik identitas di masyarakat.

Wakil Direktur Puskapol UI Hurriyah mengatakan, fenomena industri menggunakan konsultan politik, influencer, dan buzzer, dalam kampanye di dunia digital atau media sosial telah memperbesar politik identitas. Dengan buzzer menggunakan beberapa akun di medsos, konten politik identitas diproduksi dan diperbanyak jumlahnya.

"Dari data yang kami sampaikan terlihat buzzer di media sosial ada di kedua tim secara efektif mereka menyebarkan konten dan isu isu yang ingin diframe di medsos. Dalam konteks politik identitas ini, buzzer turut serta memperluas penyebaran isu-isu politik identitas, bahkan ikut menyebar hoaks dan fake news," ujar Hurriyah kepada wartawan, Sabtu (2/3).

Dosen Fisip UI ini menyebut peran buzzer di dunia maya turut memperburuk polarisasi politik di dunia kubu paslon. "Kita dapat melihat secara nyata setiap isu-isu non- programatik terus diproduksi dan diglorifikasi oleh cyber army di masing masing kubu," katanya menambahkan.

Anehnya, jelas Hurriyah, Bawaslu seperti masih gamang menindak pelaku politisasi identitas. Puskapol UI mendorong Bawaslu harus bisa tegas menindak pihak pihak yang melakukan politisasi politik identitas. Termasuk Bawaslu juga bisa tegas terhadap aktivitas buzzer politik yang memainkan politik identitas di kedua kubu.

Sampai saat ini, kata Hurriyah, tidak ada satu pun langkah dari Bawaslu menindak pengoperasi akun-akun buzzer yang dengan sengaja menyebar politik identitas di medsos. "Kami berharap Bawaslu punya peran yang signifikan mengontrol dan mengevaluasi tim kampanye yang menggunakan buzzer politik dengan isi politik identitas," imbuhnya.

Istilah buzzer politik dikenal dalam dunia maya sebagai suatu aktivitas seseorang atau kelompok tertentu yang sengaja membuat propaganda terhadap produk politik (kontestan) dengan tujuan menimbulkan gangguan terhadap produk politik kompetitor.

Ikuti Whatsapp Channel Republika