REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menginginkan program mantan presiden, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), diteruskan oleh presiden terpilih nanti. Hal itu diungkapkannya dalam pidato yang digelar di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat.
"Dengan segala kerendahan hati, Partai Demokrat menyarankan program-program pro-rakyat era SBY dapat dilanjutkan dan ditingkatkan, apa pun namanya," ujar AHY, Jumat (1/3).
AHY menjelaskan, terdapat sejumlah program SBY yang ia minta untuk diteruskan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Raskin, dan Bantuan Langsung Sementara (BLSM). Menurutnya, program-program tersebut sangatlah berguna bagi masyarakat.
"Presiden mendatang disarankan untuk menjalankan kebijakan dan program khusus untuk melindungi dan meningkatkan kelayakan hidup kaum miskin," ujar AHY.
Menurutnya, kondisi ekonomi Indonesia saat ini cukup memprohatinkan, meski data-datanya menunjukkan kemajuan. Dia berharap pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa di atas enam persen, yang dapat dirasakan seluruh rakyat Indonesia.
"Itulah sejumlah tantangan kita lima tahun ke depan. Di balik tantangan, tentunya ada peluang. Dan ini bergantung sebagian besar pada pilihan kebijakan pemimpin dan pemerintah mendatang," ujarnya.
AHY turut menyinggung hukum di Indonesia, yang menurutnya terkesan tebang pilih. Ia tak ingin penegak hukum di Indonesia tajam ke bawah, tumpul ke atas.
"Yang perlu kita cermati saat ini adalah tentang keadilan hukum. Kita menangkap kegelisahan masyarakat terkait penegakan hukum yang di sana-sini," ujar AHY.
Dalam orasinya, AHY merekomendasikan presiden Indonesia yang kuat, visioner, dan adaptif. Tiga hal tersebut direkomendasikannya ke presiden terpilih nanti, guna dapat menjawab tantangan zaman saat ini.
"Kita mengetahui, menghadapi kompleksitas tantangan global dan nasional itu, diperlukan kepemimpinan nasional yang kuat, visioner dan adaptif. Juga pemerintahan yang responsif, efektif dan rela bekerja keras," ujar AHY.
Ikuti Whatsapp Channel Republika