REPUBLIKA.CO.ID, SOLOK SELATAN -- Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Abdul Rahman mengatakan pemerintah melarang semua perangkat daerah untuk tidak melakukan kunjungan keluar daerah selama status tanggap darurat selama 14 hari ke depan. Pemkab Solok Selatan menetapkan status tanggap darurat pasca bencana gempa dengan kekuatan 5,3 skala richter mengguncang daerah tersebut pada Kamis (28/2) kemarin. 

Mereka meminta tidak ada kunjungan daerah supaya semua perangkat daerah fokus melakukan penanganan dan pelayanan masyarakat yang terdampak bencana gempa. "Pegawai yang akan melakukan kunjungan kerja ke luar daerah, diminta untuk membatalkan, jika kunjungan tersebut tidak terlalu penting. Dengan kata lain, pusat pemerintahan saat dipindahkan ke lokasi dampak bencana," kata Abdul Rahman, Jumat (1/3).

Selain pegawai daerah yang memang wajib terlibat langsung dalam penanganan pasca gempa, Pemkab juga meminta semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Solok Selatan yang tidak terlibat langsung dalam pelayanan publik ikut serta membantu penanganan bencana. Diketahui, gempa merusak rumah warga di tiga Kecamatan yakni Kecamatan Sangir, Batang Hari, Kecamatan Sangir Balai Janggo dan Kecamatan Sangir Jujuan.

''Sudah saya arahkan. Selain yang terlibat langsung dalam pelayanan publik, semua pegawai di OPD Pemkab Solok Selatan fokus membantu masyarakat dan wilayah terdampak gempa,'' ujar Abdul.

Sehari pascakejadian gempa, Pemkab Solsel fokus pada penanganan kesehatan dan distribusi logistik dan makanan. Gempa yang terjadi  di koordinat 1,4 LS dan 101,53 BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 36 km arah timur laut Padang Aro, Kabupaten Solok Selatan pada kedalaman 10 km tersebut telah menelan 55 warga juga dilaporkan mengalami luka-luka. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika