Jumat 01 Mar 2019 12:57 WIB

TNI Tambah Pasukan Amankan Pembangunan di Nduga

Masyarakat diminta untuk tidak terlalu takut akan ancaman yang dikeluarkan oleh KKSB

Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Esthi Maharani
 Prajurit Satgas Pembangunan Jalan Trans Papua Denzipur 12/OHH Nabire dan Denzipur 13/PPA Sorong Zeni TNI AD (POP 1) tengah mengerjakan proyek pembangunan jalan di Distrik Mbua, Kabupaten Nduga, Papua, Rabu (23/3). (Antara/Sigid Kurniawan)
Foto: Antara/Nyoman Budhiana
Prajurit Satgas Pembangunan Jalan Trans Papua Denzipur 12/OHH Nabire dan Denzipur 13/PPA Sorong Zeni TNI AD (POP 1) tengah mengerjakan proyek pembangunan jalan di Distrik Mbua, Kabupaten Nduga, Papua, Rabu (23/3). (Antara/Sigid Kurniawan)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi menyebutkan, TNI akan menambah pasukan untuk mengamankan pembangunan di Kabupaten Nduga, Papua. Masyarakat diminta untuk tidak terlalu takut akan ancaman yang dikeluarkan oleh kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB).

"Tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur di Nduga untuk menjamin kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tak terkecuali di daerah pedalaman Papua, termasuk di Nduga. TNI akan menambah pasukan untuk mengamankan proses pembangunan tersebut," ujar Aidi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/3).

Aidi juga mengatakan, KKSB selalu berupaya membentuk opini dengan memutarbalikkan fakta seolah-olah TNI-Polri yang melakukan kejahatan kemanusiaan dengan isu ribuan rakyat mengungsi dan kelaparan di hutan. Padahal, kehidupan sosial dan roda perekonomian di Nduga berjalan normal.

Menurut dia, masyarakat yang kembali ke kampung pascaterjadinya pembantaian terhadap puluhan karyawan PT Istaka Karya pada 02 Desember 2018 lalu telah mendapatkan perlindungan dan bantuan bahan makanan. Mereka juga mendapatkan layanan kesehatan dari aparat keamanan maupun pemerintah daerah setempat.

Menanggapi tentang ultimatum dari KKSB di Nduga, lanjut Aidi, Nduga adalah bagian dari wilayah kedaulatan NKRI sebagaimana wilayah lainnya di seluruh nusantara. NKRI tidak akan mundur, apalagi tunduk hanya karena adanya ultimatum dari kelompok gerombolan separatis.

"TNI-Polri akan memberikan perlindungan keamanan kepada seluruh warga negara Indonesia, termasuk di Nduga," ungkapnya.

Ia menambahkan, di sisi lain, gerombolan separatis selalu memutabalikkan fakta dengan menyebut TNI melakukan pelanggaran HAM. Namun, menurut dia, justru gerombolan separatis itulah pelaku pelanggaran HAM berat yang selalu melancarkan teror kepada penduduk sipil.

"Mereka melakukan serangan kepada siapa saja tanpa membedakan yang mana kombatan atau nonkombatan, karena mereka adalah kelompok liar yang tidak berpendidikan dan tidak mengerti hukum," ujarnya.

Aidi pun mengimbau kepada seluruh warga sipil, terutama di Nduga, agar jangan terlalu takut terhadap ancaman dari gerombolan separatis tersebut. Menurut dia, tujuan KKSB memang menciptakan keresahan dan rasa takut kepada masyarakat.

Namun, ia melanjutkan, seluruh warga harus tetap waspada dalam melaksanakan aktivitas dan selalu berkoordinasi dengan aparat keamanan. Warga masyarakat harus aktif untuk menjaga keamanan lingkungan secara swadaya dan memberikan informasi kepada aparat keamanan tentang kedudukan dan aktivitas gerombolan separatis.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement