REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, DPRD belum menerima surat rekomendasi dua nama calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta. Edi menjelaskan, sebelum diterima dewan, surat itu harus terlebih dahulu diserahkan ke Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan.
"Saya belum mendapatkan surat dari Gubernur, dari partai pengusung PKS dan Gerindra, kan harus ke gubernur dulu. Ini saya belum dapatkan," ujar politikus PDIP itu kepada wartawan, Selasa (26/2).
Prasetyo menyayangkan kedua partai pengusung yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Gerindra terlalu lama menentukan cawagub DKI. Pasalnya, sejak ditinggalkan wagub Sandiaga Salahuddin Uno melenggang menjadi calon wakil presiden 2019, sudah enam bulan Anies tak didampingi wagub dalam memimpin ibukota.
Prasetyo pun meminta agar kedua partai segera mengirimkan surat rekomendasi cawagub kepada gubernur. Setelah itu, gubernur yang mengaku sudah siap dengan draf suratnya dapat dikirimkan ke DPRD secepatnya. Ia melanjutkan, nantinya DPRD akan membahas proses penentuan wagub melalui badan musyawarah (bamus) merancang tata tertibnya. Selain itu membentuk panitia khusus (pansus) dan merencanakan waktu pelaksanaan rapat paripurna hingga mendapatkan satu nama pendamping Anies.
"Kan sampai sekarang saja PKS sama Gerindra mana enggak ngasih ke saya. Kok milih cawagub aja kok susah, iya enggak?" kata Prasetyo.
Ia tak mempersalahkan jika kandidat wagub DKI belum dikenal warga Jakarta. Menurut dia, yang paling penting proses pemilihan dan penentuan wagub melalui mekanisme yang baik dan sesuai aturan. "Enggak saya enggak masalah ke situ, saya kalau lihat dari mekanisme yang baik lah. Bukan ormas atau apa," imbuhnya.
Hal itu menanggapi terkait adanya spanduk penolakan wagub DKI Jakarta yang dipasang di pagar gedung DPRD, Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Selasa (26/2). Bunyi spanduk itu 'Kite Menolak Wagub DKI Jakarta dari PKS. Forum Betawi Rempug (FBR).'
Ketika dikonfirmasi, Ketua Umum FBR Luthfi Hakim membenarkan spanduk berlatar belakang hijau dipasang oleh FBR. Alasannya karena dua cawagub dari kader PKS yang diusung tak dikenal warga ibu kota.
"Benar (dipasang FBR). Beras kencur dicampur es dibelinya dekat terminal. Nyok tolak wagub pekaes sebab warga tidak kenal," ujar dia kepada Republika, Selasa.
Luthfi mengatakan, semata-mata bukan karena kader PKS tetapi karena memang kedua cawagub itu kurang dikenali warga Jakarta. Ia melanjutkan, apabila wagub DKI diputuskan tetap salah satu dari dua nama itu, FBR akan melakukan aksi sebagai bentuk perjuangan.
Namun, aksi itu tak akan dilakukan jika keduanya disosialisasikan ke warga. Luthfi pun tak menolak apabila dua kandidat cawagub ingin bersilaturahim ke FBR maupun ke masyarakat.
"Kalau bisa disosialisakan ke masyarakat, sehingga tidak seperti membeli kucing dalam karung, ya enggak masalah," ungkap dia.
Kedua cawagub dari PKS itu ialah Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Barat sekaligus mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta Agung Yulianto. Partai Gerindra sepakat menyerahkan kursi cawagub ke PKS sebagai koalisnya dalam kontestasi pemilihan umum presiden (pilpres) 2019 pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Sementara Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Syakir Purnomo menganggap penolakan itu sebagai masukan dari warga. Ia beralasan kedua cawagub memiliki waktu terbatas untuk melakukan sosialiasi kepada warga. Akan tetapi, menurut dia, nama-nama itu sudah disiarkan melalui awak media.
"Kandidat di media sudah terpublish kemudian silaturahim ke fraksi-fraksi di DPRD juga, memang kan waktunya terbatas belum menengok seluruh ormas dan warga," ujar Syakir saat dihubungi Republika.
Ia mengatakan, akan menjadikan penolakan itu sebagai aspirasi masyarakat. Selanjutnya, Syakir berharap Syaikhu dan Agung bisa bersilaturahim dengan FBR dan warga Jakarta. Ia juga meminta dukungan agar Jakarta mendapatkan wagub terbaik.
Syakir memastikan, wagub DKI Jakarta berasal dari dua nama itu. Sebab, lanjut dia, pemilihan Syaikhu dan Agung berdasarkan kesepakatan pimpinan partai tingkat wilayah Jakarta hingga pusat dari hasil tes uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).
Sementara, surat rekomendasi cawagub itu, kata Syakir, hanya menunggu ditandatangani pimpinan Partai Gerindra yakni Ketua Umum Prabowo Subianto dan Sekretaris Jendera (Sekjen) Ahmad Muzani. Sementara ketua umum dan sekjen dari PKS telah menandatanganinya.
Anies pun mengaku sedang menanti wagub DKI Jakarta. Ia mengatakan sudah menyiapkan draf surat yang akan diisi dua nama kandidat wagub setelah ditandatangi para petinggi kedua partai pengusung. Surat itu akan ia serahkan ke DPRD DKI untuk proses selanjutnya.
"Wagubnya sama saya juga lagi nunggu, usulannya belum, belum sampai," kata Anies di Balaikota, Jakarta Pusat, Senin (25/2).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
