REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menyebut tiga kartu baru yang akan dikeluarkan calon presiden Joko Widodo sudah teranggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2019. Menurutnya, tiga kartu itu menjadi medium penyaluran bantuan sosial itu yang tersebar dalam pos anggaran beberapa kementerian.

"Itu kan bansos, itu dalam anggaran 2019 sudah ada. Saya tidak hafal tapi bansos sudah ada," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (26/2).

Menurut JK, tiga kartu yang akan dikeluarkan tersebut merupakan perluasan dari bantuan sosial yang sudah ada saat ini. "Itu bansos yang diperluas," kata Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengungkapkan rencana Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan tiga kartu baru sebagai medium penyaluran bantuan sosial tidak akan membebani anggaran belanja dalam APBN.

Menurut Sri Mulyani, tiga kartu tersebut justru menjadi medium penyaluran bantuan yang lebih terkonsolidasi. Hal itu karena sebelumnya alokasi bantuan sosial tersebar di pos belanja beberapa Kementerian berdasarkan sektor bantuan tersebut.

Konsolidasi pos-pos bantuan dengan penambahan tiga kartu baru, ujarnya, akan menambah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran.

Adapun tiga kartu baru yang diwacanakan Presiden Joko Widodo jika kelak terpilih kembali untuk 2019-2024 adalah Kartu Sembako Murah, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, dan Kartu Pra-Kerja.

Ikuti Whatsapp Channel Republika