REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo(Jokowi) meminta Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus meningkatkan pelayanan dan mendekat kepada masyarakat. PNS dimintanya sering terjun ke lapangan.
"Semua PNS harus mendekat pada masyarakat, harus sering ke lapangan. Jadi masalahnya betul-betul bisa dikuasai," kata Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional(Rakernas) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Istana Negara Jakarta, Selasa (26/2).
Kepala Negara juga menegaskan bahwa PNS dalam bekerja tidak terjebak pada hal yang sangat strategis. Manfaat layanan kerja PNS harus betul-betul dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dia berharap hasil Rakernas Korpri ini bisa menentukan arah pelayanan masyarakat yang diberikan hingga rumusan-rumusan dari sangat penting yang menunjang kinerja PNS. Jokowi juga mengajak anggota Korpri untuk berlari cepat dan merespons perubahan perubahan dunia yang begitu sangat cepatnya. Seperti adanya perubahan-perubahan teknologi artifisial intelijen, internet of things, big data, crypto currency, bitcoin, hingga virtual reality semuanya butuh kerja cepat.
Untuk itu, Jokowi meminta PNS orientasinya berubah, bukan orientasi prosedur, tetapi orientasi hasil. "Sekarang orientasi harus hasil, prosedur mengikuti. Orientasi-orientasi hasil yang bisa dimanfaatkan, bermanfaat bagi rakyat, bagi masyarakat, bagi negara," katanya.
Presiden juga meminta dalam mendesain sebuah APBN maupun APBD sesederhana mungkin dan tidak terlalu banyak program. "Program sedikit, fokus, konsentrasi, sasarannya jelas, tepat, gampang monitornya, gampang ngeceknya hasilnya dirasakan oleh rakyat," katanya.
Presiden yakin para PNS bisa melakukan itu karena memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan cerdas serta memiliki intelektual. Tinggal ada kemauan untuk berubah.
Jokowi mencontohkan pembuatan sertifikat tanah yang sebelumnya hanya 500 ribu per tahun, menjadi 5 juta per tahun pada 2017. Di 2018 melompat menjadi tujuh juta dan 2019 ini diharapkan sembilan juta sertifikat dikeluarkan.
Kepala Negara juga mencontohkan BKPM yang bisa menyelesaikan izin yang dulunya bertahun-tahun, sekarang bisa diselesaikan dalam waktu tiga jam. "Lompatan-lompatan seperti sebetulnya yang kita mau. Kita bisa membuktikan ini empat sampai 10 kali, bisa 12 kali, 14 kali juga bisa. Kita seluruh anggota Korpri para intelektual," kata Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika