REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta fokus unutk melakukan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan pada anggaran 2019. Untuk itu, pengelolaan anggaran akan dilakukan secara terpadu di seluruh kelurahan yang ada di Yogyakarta.
"Kita minta anggaran dialokasikan untuk kelurahan, dikelola secara terpadu. Kalau kemarin masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) itu punya anggaran dan punya kegiatan sendiri, sekarang kita pusatkan di kelurahan," kata Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi di Balai Kota Yogyakarta belum lama ini.
Heroe mengatakan, dalam rangka mengefisienkan anggaran, akan dilakukan berbagai kegiatan. Kegiatan pun akan difokuskan di kelurahan, di mana penggunaannya harus mencakup lima hal.
"Mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pendapatan, menata lingkungan, menyelesaikan permasalahan di wilayah, dan mewujudkan rencana pengambangan wilayah di kelurahan," kata Heroe.
Saat ini, pemkot pun mengurangi kegiatan pelatihan yang tidak relevan dengan pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan. Seluruh anggaran yang dikeluarkan harus menyeluruh, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
"(Anggaran) Ini harus cemantel (menyeluruh), tonjo (memuaskan), temotok (tertata), ketok (kelihatan), keroso (terasa)," ujar Heroe.
Anggaran untuk kelurahan saat ini dialokasikan sekitar Rp 133 miliar dari OPD. Sementara, dana stimulan wilayah mencapai Rp 17 miliar per tahun. Untuk itu, total anggaran untuk kelurahan sendiri mencapai Rp 150 miliar per tahun.
Kepala Bappeda Kota Yogyakarta, Heri Karyawan mengatakan, seluruh kegiatan pelatihan untuk pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan memang akan dipusatkan di kelurahan.
Sehingga, kegiatan yang selama ini dianggarkan OPD dan dilakukan di kecamatan, akan dialihkan dan diintegrasikan di kelurahan.
"Integritas kegiatan di kecamatan itu nanti akan dialihkan ke kelurahan. Kita harapkan, kegiatan itu tidak duplikasi," kata Heri
Ikuti Whatsapp Channel Republika