REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI) mengapresiasi upaya pemerintah meningkatkan ekonomi kerakyatan. Melakui upaya itu diharapkan dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Ketua Umum LSM PMPR Indonesia, Rohimat mengungkapkan peningkatan anggaran KUR di tahun 2019 menjadi Rp140 triliun dari yang sebelumnya hanya Rp123 triliun merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menghidupkan ekonomi mikro. Terlebih dengan suku bunga tetap hanya 7 % pertahun.
"Berdasarkan catatan pemerintah sendiri bahwa porsi penyaluran sebanyak 60 persen akan dioptimalkan untuk sektor produksi pertanian, perikanan, industri, konstruksi, dan jasa-jasa. Ini merupakan langkah tepat dalam menghidupkan kembali sektor riel," ungkap Rohimat, saat menggelar acara "Dialog Dukungan PMPRI Terhadap TNI Polri Dalam Mengawal Pemilu Damai Demi Terciptanya Stabilitas Ekonomi" yang digelar di Bandung, dalam siaran persnya. Rabu (20/2).
Selain itu, PMPR Indonesia juga mendukung pemerintah dalam meningkatkan dana desa (DD). Karena, lanjut Rohimat, manfaat DD sangat epektif dalam pemerataan pembangunan infrastruktur di perdesaan.
"Kedua pos anggaran itu sangat setrategis sekali. Dimana KUR diperuntukan pada sektor ekonomi kerakyatan, sementara DD lebih difokuskan kepada pembangunan infrastruktur desa. Kalau ini terus dipertahankan, kedepannya tidak ada lagi ketimpangan ekonomi antara kota dan desa," tambah pria yang akrab disapa Kang Joker ini.
Kendati demikian, Rohimat juga mengingatkan agar pemerintah meningkatkan pengawasan penyaluran dana desa maupun penyaluran KUR. Karena kedua program tersebut sangat rentan dengan penyelewengan.
Menurutnya, dugaan penyelewengan itu bukan hanya dilakukan oleh oknum pegawai atau aparat desa. Dari oknum organisasi kemasyarakatan maupun LSM terkadang kerap memanfaatkan kelemahan aparat maupun pegawai yang terindikasi melakukan penyimpangan dengan mengharapkan sesuatu imbalan.
“Kesulitan kami masuk, karena kepala desa berasumsi bahwa semua LSM semua sama. Padahal kedatangan kami hanya untuk memberikan edukasi hingga demplot. Anehnya kepala desa enggan menemui kami, setelah diberikan penjelasan mereka (Kades) baru memahami,” ujar Rohimat.
Ia pun tak memungkiri, dengan adanya penambahan dana tersebut produktivitas para pelaku ekonomi mikro terbantu. Hal ini diyakininya sebagai pemerataan ekonomi rakyat.
Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah menyikapi persoalan tersebut dan meminta agar melibatkan stakeholder. Sehingga para pelaku usaha mikro tidak terbebani oleh ulah oknum.
Ketika disinggung banyaknya pelaku usaha yang mengaku cemas terhadap situasi politik jelang pemilu serentak, dengan tegas Rohimat mengatakan pihaknya mendukung upaya TNI-Polri dalam menciptakan pemilu damaidan kondushif. Karena memanasnya dinamika politik nasional dapat berdampak pada perekonomian nasional.
“Karena Jawa Barat merupakan barometer nasional. Dan merupakan wilayah yang jumlah yang jumlah penduduknya paling banyak. Saya memang mengimbau kepada temen-temen PMPRI agar bersinergi dengan TNI dan Polri dalam keikutsertanya mengawal pemilu damai dan kondusif,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
