REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meminta masukan dari beberapa pemegang kebijakan dan warga terkait perencanaan angkutan massal di Surabaya. Masukan yang himpun dimaksudkan agar nantinya pembangunan transportasi massal di Kota Pahlawan didasarkan pada kearifan lokal, serta sejalan dengan program pemerintah pusat.
"Kita tidak melupakan aspirasi masyarakat lokal, oleh karena itu perlu melihat apa yang harus dirumuskan. Oleh karenanya Surabaya sebagai kota kedua terbesar yang menurut hemat saya masih belum terlambat untuk membuat perencanaan kembali yang sangat baik," kata Budi di Hotel JW Marriott Surabaya, Kamis (21/2).
Masukan tersebut dihimpun melalui Focus Group Discussion (FGD) terkait Pengembangan Perkeretaapian di Jawa Timur untuk Mendukung Aglomerasi Surabaya. Budi yang membuka langsung FGD tersebut berharap, konsep yang dilahirkan nantinya bisa jadi contoh untuk kota-kota lain di luar Surabaya.
"Kami tidak akan ngomong langsung apa, namun silahkan diskusi. Biarkan masyarakat bicara, sebab transportasi massal merupakan suatu pilihan, suatu keniscayaan," kata Budi.
Budi juga meminta agar dalam perencanaan transportasi massal Surabaya juga melibatkan pihak swasta. Dia merasa, peran pihak swasta juga dibutuhkan. "Intinya kita merencanakan sesuatu yang terbaik buat Surabaya dan sekitarnya," kata Budi.
Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mengatakan, perencanaan pembangunan transportasi massa ke depan perlu dilakukan lebih meluas di wilayah-wilayah Jatim. Artinya, pembangunan transportasi massal tidak boleh hanya difokuskan di Surabaya saja.
"Ekonomi Jawa Timur siapa yang mau dorong kalau Surabaya sudah padat dan terhenti. Di sini kami melihat konsep "Gerbangkertasusila" atau Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan perlu segera direalisasikan," kata Emil.
Emil mengatakan, Kementerian Perhubungan sudah banyak sekali melakukan hal konkret untuk meningkatkan transportasi massal, seperti kereta api. "Seperti pembangunan rel ganda dari Madiun menuju Jombang yang sudah dilakukan, dan sudah disiapkan lahan untuk peningkatan relokasi kereta api yang menuju ke Porong," ujarnya.
Emil berharap, dengan adanya FGD hari ini bisa menyusun kembali dan membuat perencanaan yang melibatkan semua pihak. Semua pihak yang dimaksud yakni pemegang kebijakan, pemangku kepentingan, akademisi, pakar, dan lain sebagainya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika