REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan, dukungan yang diberikan Gubernur Riau Syamsuar pada capres 01 Joko Widodo tak dibicarakan ke pihak partai. Tapi, PKS yang merupakan salah satu partai pengusung Syamsuar menyatakan tidak mempermasalahkan hal tersebut.
"Ya silakan rakyat memberikan penilaian tersendiri ya. Mereka juga tidak pernah meminta persetujuan PKS dan Gerindra untuk kemudian memberikan dukungan ke Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf. Itu adalah sikap dia pribadi," kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Kamis (21/2).
Dalam pemilihan gubernur Riau, Syamsuar yang berpasangan dengan Edy Natar Nasution diusung oleh Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), serta Partai Amanat Nasional (PKS). Koalisi partai pengusung capres 02 Prabowo-Sandi, menurut Hidayat, tak pernah mengimbau gubernur yang diusung untuk memberikan dukungan atau menjadi timses Prabowo, apalagi Jokowi.
"Yang dilakukan Pak Prabowo dan Pak Sandi adalah tidak membebani calon gubernur PKS dan Gerindra untuk menjadi timses Pak Prabowo dan Pak Sandi," kata dia.
Hidayat menegaskan, sebagai gubernur seharusnya memiliki kewenangan mengarahkan rakyat untuk mengikuti pilihan pribadi. Sehingga, ia pun meminta siapa pun pejabat yang hendak mendukung capres manapun, hendaknya tetap melaksanakan fungsi dan kewajibannya sebagai pejabat negara.
"Jangan berlaku tidak adil, jangan menyalahgunakan jabatan Anda untuk kemudian mengarah-arahkan pada pilihan politik yang sesungguhnya belum tentu pilihan rakyat," kata Hidayat yang juga merupakan Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Syamsuar telah menyatakan dukungannya terhadap pasangan capres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 ini. Ia berharap agar Jokowi bisa kembali memimpin Indonesia untuk kedua kalinya.
"Saya berharap beliau bisa dua periode," kata Syamsuar usai dilantik oleh Presiden Jokowi di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (20/2).
Menurut dia, di bawah kepemimpinan Jokowi, pemerintah mampu mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai daerah, termasuk di desa-desa. Begitu juga dengan program-program lainnya, seperti reforma agraria dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
Namun, pembangunan infrastruktur dan berbagai pelaksanaan program lainnya pun dinilainya masih belum tuntas. Karena itu, ia mendukung Jokowi di Pilpres 2019 untuk menyelesaikan berbagai programnya.
"Sekarang kan masih banyak, misalnya, seperti tadilah, kan jalan tol ke Padang belum selesai. Kan program beliau tol Sumatra. Kemarin saya dapat informasi lagi nanti ada tol Riau ke Jambi. Pekerjaan-pekerjaan ini kan masih perlu dilanjutkan," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
