REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon Presiden Nomor urut 01 Joko Widodo menanggapi kritik yang ditujukan padanya soal panjang jalan yang terbangun sepanjang pemerintahannya. Kritik itu bermula saat dirinya berada dalam debat Ahad (17/2) lalu, saat ia menyebutkan bahwa pemerintahan yang ia pimpin telah membangun 191 ribu kilometer (km) jalan desa.
Pernyataan Jokowi dikritik Koordinator Jubir BPN Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar, yang menilai data yang disampaikan Jokowi tidak benar. Menanggapi kritik itu, Jokowi menjelaskan bahwa sepanjang 4,5 tahun memimpin pemerintah dirinya memang menaruh pembangunan infrastruktur sebagai prioritas.
Ia merinci, angka 191 ribu km yang disebutkannya dibangun untuk 74.900 desa di seluruh Indonesia selama empat tahun lebih. Artinya, kata dia, pembangunan jalan hanya bisa dilakukan untuk 600 meter jalan setiap desa dan setiap tahunnya.
"Kalau ada yang sangsikan 191 ribu km tidak mungkin, ya silakan ukur sendiri. Wong satu desa setahun 600 meter hanya 0,5 km kira-kira. Pendek banget," kata Jokowi usai menghadiri Rakornas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Ancol, Rabu (20/2).
Jokowi juga menambahkan bahwa dana desa dan anggaran pemerintah juga disalurkan untuk membangun infrastruktur selain jalan, seperti gedung PAUD, pasar desa, irigasi, pasar desa, dan jembatan. Ia menegaskan bahwa seluruh dana yang digelontorkan menghasilkan 'barang' yang manfaatnya bisa dirasakan masyarakat desa.
"Jadi sekali lagi fisik, infrastruktur sudah kita jalankan. Ke depan agak digeser sedikit ke pemberdayaan ekonomi desa," katanya.
Sebelumnya, Dahnil Anzar Simanjuntak mengkritik pernyataan Jokowi (sebagai capres 01) yang menyebut bahwa pemerintah telah membangun 191 ribu km jalan. Melalui akun Twitter, Dahnil menilai bahwa angka setara dengan 4,8 kali keliling bumi atau 15 kali panjang diameter bumi.
"Itu membangunnya kapan? Pakai ilmu simsalabim apa? Ternyata produsen kebohongan sesungguhnya terungkap pada debat malam tadi," tulis Dahnil dalam akunnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika