REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) kian mantap melakukan evolusi untuk mewujudkan Goverment 3.0. Menurut Gubernur Jabar Ridwan Kamil, ia menitipkan sebagian tujuan pembangunan kepada pihak nonbirokrasi.
Pemprov Jabar, telah melakukan Rapat Pimpinan (Rapim) untuk membahas terkait re-organisasi birokrasi, pada Senin (19/2). Tujuannya, untuk menyempurnakan keterbatasan di Pemprov Jabar. Hal ini pun sudah dia umumkan lewat akun Instagram resminya di @ridwankamil.
"Saat Rapim membahas yang saya posting di Instagram tentang rencana re-organisasi birokrasi yang berdasarkan analisa saya elemen birokrasinya kurang cukup untuk merespons kebutuhan-kebutuhan," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil, Selasa (19/2).
Menurut Emil, sejauh ini ia memang telah melakukan beberapa gebrakan untuk menerapkan Goverment 3.0. Salah satunya, yaitu Jabar Saber Hoaks yang merangkul pihak nonbirokrasi. Keberadaan institusi tambahan ini ada, agar sistem organisasi birokrasi di Pemprov Jabar tidak telat dalam melakukan respons.
Terlebih, kemajuan zaman telah berkembang pesat. Dengan begitu pihaknya ingin dapat menjawab tantangan tersebut.
"Kita berinovasi ada Jabar Seber Hoax di mana timnya adalah tim dengan SDM IT tapi kesekretariatannya nempel di Dinas Komunikasi dan Informasi," katanya.
Emil mengatakan, dibentuknya tim akselarasi pembangunan juga adalah untuk merespon kekurangan dan kebutuhan di Pemprov Jabar. "Itulah kenapa ada tim akselerasi pembangunan Gubernur dengan SK resmi supaya tidak liar dan tidak jadi sumber fitnah," katanya.
Selain itu, Emil juga meminta setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memiliki penasehat. Hal lainnya, konsep ABCM alias Akademisi Bisnis komunitas dan Media pun menjadi bagian penting untuk mendorong Jabar kian maju.
"Inilah yang disebut Goverment 3.0 tadi, dinamic goverment menitipkan sebagian tujuan pembangunan kepada pihak nonbirokrasi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
