Senin 18 Feb 2019 14:30 WIB

Anies: 40 Persen Warga Jakarta Belum Akses Air Bersih

Warga yang belum memiliki akses air bersih sebagian besar membeli seharga Rp 20 ribu

Rep: Mimi Kartika/ Red: Esthi Maharani
Serang pekerja mengisi air bersih ke dalam jerigen untuk dijual di Muara Angke, Jakarta, Senin (28/1/2019).
Foto: Antara/Dede Rizky Permana
Serang pekerja mengisi air bersih ke dalam jerigen untuk dijual di Muara Angke, Jakarta, Senin (28/1/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, 40 persen warga Jakarta belum mendapatkan akses air bersih. Sementara, warga Jakarta yang terjangkau dengan air bersih baru mencapai 59,7 persen.

"Perlu saya sampaikan di sini bahwa sejauh ini di Jakarta baru 59,7 persen warga yang terjangkau dengan pipa air bersih. Ini PR tersendiri karena ada 40 persen lebih yang belum," ujar Anies di kantor pusat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Jakarta Pusat, Senin (18/2).

Ia memaparkan, warga yang belum memiliki akses air bersih sebagian besar membeli air bersih per harinya Rp 20 ribu setara dengan Rp 600 ribu per bulan. Menurutnya, biaya itu lebih besar dibandingkan warga yang membayar air bersih ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) per bulannya Rp 120 ribu-Rp 150 ribu.

“Biaya hidup karena soal air ini lebih mahal jadi orang miskin dibandingkan orang berkecukupan," kata dia.

Anies optimistis, seluruh warga Jakarta akan mendapatkan akses air bersih dalam waktu 10 tahun. Ia yakin pada 2029, pihaknya dapat memenuhi kebutuhan air bersih warga Jakarta dengan berbagai upaya.

“Jadi ke depan ini proyeksi kita, dari kebutuhan kita 19 ribu liter per detik yang ada 11 ribu liter per detik," tuturnya.

Di sisi lain, Anies menyayangkan, penyertaan modal daerah (PMD) oleh BUMD PT Jakarta Propertindo untuk membangun instalasi air bersih senilai Rp 1,2 triliun pada APBD 2019 tidak dikabulkan DPRD DKI. Menurut dia, anggaran tersebut bisa digunakan mengejar target penyediaan instalasi air bersih di Jakarta.

"Tahun lalu saya memasukkan PMD ke DPRD DKI Jakarta Rp 1,2 triliun. Tidak bisa dijalankan karena DPRD menunjukkan kalau dilakukan itu bermasalah," imbuh Anies.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement