REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penantang kubu petahana mengkritik pembangunan infrastruktur pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu disampaikannya dalam kesempatan debat Pilpres 2019 putaran kedua, Ahad (17/2) malam.
Menurut calon presiden (capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto, infrastruktur harus dibangun demi kepentingan rakyat. Oleh karena itu, dia menggarisbawahi pentingnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur.
"Penting untuk mengikutsertakan masyarakat yang terdampak pembangunan infrastruktur dan tetap menghitung (aspek) keekonomian, dampak lingkungan hidup, dan dampak sosial dari pembangunan infrastruktur tersebut," ujar Prabowo Subianto di hadapan Jokowi dalam acara debat di The Sultan Hotel, Jakarta, Ahad (17/2).
Selain itu, mantan danjen Kopassus itu berpendapat, selama pemerintahan Jokowi berkuasa, pembangunan masih mengandalkan utang dan mengabaikan efisiensi pembangunan infrastruktur.
"Banyak infrastruktur yang dikerjakan, dilaksanakan dengan grasah-grusuh. Tanpa feasibility study yang benar dan ini mengakibatkan banyak proyek infrastruktur yang tidak efisien, yang rugi, bahkan sangat sulit untuk dibayar," papar Prabowo.
Selain itu, pasangan cawapres Sandiaga Uno itu juga menyebut, pembangunan infrastruktur pada era Jokowi cenderung mengabaikan kepentingan rakyat. Dia pun mengajukan sejumlah proyek yang dianggapnya dapat dijadikan contoh kurang baik.
"Jadi, ini yang jadi masalah. Infrastruktur harus untuk rakyat. Bukan (justru) rakyat untuk infrastruktur. Eggak bisa. Infrastruktur nanti banyak akan menjadi monumen, tidak bisa dimanfaatkan. Sebagai contoh, LRT di Palembang, Lapangan Terbang Kertajati dan banyak lagi," jelas dia.