Jumat 15 Feb 2019 17:33 WIB

BPN: CEO Bukalapak Punya Hak Merdeka Tentukan Pilihan Capres

Cicitan Achmad Zaky menuai protes warganet hingga muncul tagar #uninstallBukalapak.

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Andri Saubani
CEO Bukalapak, Achmad Zaky
Foto: Republika TV/Havid Al Vizki
CEO Bukalapak, Achmad Zaky

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Direktorat Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Ferdinand Hutahaean menanggapi reaksi warganet terhadap cicitan CEO Bukalapak Achmad Zaky yang dianggap mendukung pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden nomor urut 02. Menurut Ferdinand, sebagai warga negara yang merdeka, Achmad Zaky berhak menentukan pilihan politiknya.

"(Achmad Zaky) Merdeka dan berdaulat memberikan suaranya di dalam pemilu ke pasangan capres mana atau ke partai politik mana. Jadi siapa pun tidak bisa memaksa CEO Bukalapak untuk memberikan suaranya harus ke A atau harus ke B," kata Ferdinand saat dihubungi Wartawan, Jumat (15/2).

Menurutnya warganet yang merisak CEO Bukalapak tersebut adalah justru orang-orang yang antidemokrasi. Ia menilai, jika ada yang merasa tidak nyaman dengan pilihan politik Zaky, ia mengimbau kepada warganet untuk tidak merisak dan tidak perlu menggunakan aplikasi Bukalapak.

"Yang paling kita kaget dan heran itu kalau ternyata yang mem-bully itu tidak pernah buka Bukalapak itu apa tapi mereka sok-sok sudah menjadi pengguna Bukalapak.com," ujar politikus Partai Demokrat.

Hal senada juga disampaikan Juru Bicara (Jubir) BPN Suhud Alynudin. Menurutnya, reaksi yang dilontarkan pendukung paslon nomor 01 berlebihan.

"Iya berlebihanlah. Apalagi dikaitkan dengan dukung-mendukung capres," katanya.

Ia menilai pernyataan Zaky tersebut masih netral. Menurutnya, tidak terlihat dalam cicitan Zaky yang menujukkan bahwa dirinya berpihak ke salah satu paslon.

"Cuma kan saat ini banyak yang sensi. Semua hal dikaitkan dengan dukungan," tutur politikus PKS itu.

CEO Bukalapak Achmad Zaky telah meminta maaf atas cicitannya di Twitter yang dianggap mendukung salah satu pasangan calon presiden. Lini masa Twitter, Jumat (15/2) pagi, dibanjiri tanda pagar #uninstallBukalapak akibat pernyataan CEO Achmad Zaky.

Sebelumnya, Zaky dalam cicitan yang kini sudah dihapus menyoroti dana dari negara untuk sektor penelitian dan pengembangan (research and development/R&D) minim dan berharap "presiden baru bisa menaikkan" anggaran tersebut. Zaky dalam cicitan tersebut juga menyebutkan peringkat negara yang memiliki anggaran besar untuk litbang.

Istilah "presiden baru" tersebut dianggap warganet menyudutkan pejawat Joko Widodo (Jokowi). Banyak warganet yang memprotes Zaky karena tidak menghargai Presiden yang datang ke acara ulang tahun Bukalapak pada Januari lalu, hingga dianggap tidak memercayai kemampuan bangsa sendiri karena cicitan bernada pesimistis.

Zaky dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, memohon maaf dan menyatakan cicitan tersebut tidak bermaksud mendukung atau tidak mendukung calon presiden tertentu. Melainkan, ajakan untuk membangun Indonesia melalui penelitian dan pengembangan ilmiah.

"Saya, Achmad Zaky selaku pribadi dan sebagai salah satu pendiri Bukalapak, dengan ini menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan yang saya sampaikan di media sosial. Saya sangat menyesali kekhilafan tindakan saya yang tidak bijaksana tersebut dan kiranya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement