REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyerukan kepada masyarakat untuk melawan hoaks dan ujaran kebencian. Hal ini agar Pemilu 2019 menjadi pesta demokrasi yang bermartabat.
"Kampanye di Pemilu 2019 ditengarai banyak hal-hal yang berbau fitnah, ujaran kebencian, dan hoaks, ini harus dihentikan," kata Tjahjo usai menghadiri apel bersama Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), di Kawasan Monas, Jakarta, Jumat (15/2).
Dia mengatakan dirinya menyerap masukan dari seluruh stafnya yang telah mengikuti perkembangan kampanye Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019, ternyata mereka merasa resah dengan konten yang ada dalam kampanye tersebut. Tjahjo mengatakan kampanye seharusnya diisi dengan sikap yang beretika dan bermartabat serta mengadu konsep dan gagasan bagaimana lima tahun Indonesia ke depan.
"Tujuan Pileg san Pilpres serentak ini adalah membangun rasa persatuan dan kesatuan, memilih pemimpin yang amanah dan memiliki program untuk bangsa dan negara dalam jangka pendek lima tahun ke depan," ujarnya.
Menurut dia, pemimpin yang memiliki program itu sangat dibutuhkan untuk langkah mempercepat pemerataan pembangunan dan tercapainya kesejahteraan rakyat. Dia mengajak masyarakat menyukseskan Pileg dan Pilpres yang bermartabat demokratis tanpa ada ujaran kebencian, tanpa merusak persatuan dan kesatuan jangan sampai ada hal hal yang bersifat fitnah dalam Pemilu 2019.
"Apel akbar ini intinya agar masyarakat bersama-sama membangun sistem kerangka pemerintahan presidensial yang semakin demokratis baik ke depan dan seperti konstitusi kita yang ada," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika