REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Pusat menghibahkan daerah pembangunan proyek Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta fase II koridor Utara-Selatan sebesar 70,021 miliar yen Jepang kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Astera Primanto Bhakti di Jakarta, Rabu, mengatakan, Pemberian hibah ini sangat penting karena pemerintah pusat memandang MRT juga salah satu proyek strategis nasional.
"Kami di pemerintah pusat mendukung secara menyeluruh karena ini proyek strategis nasional, akan memberikan dampak bukan hanya warga Jakarta melainkan juga seluruh rakyat Indonesia," kata Astera usai menandatangani perjanjian hibah daerah pembangunan proyek Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta fase II koridor Utara-Selatan dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Perjanjian tersebut mencakup dana hibah sebesar 70.021.000.000 yen. Rinciannya, pekerjaan sipil dan peralatan senilai 59,108 miliar yen, jasa konsultasi senilai 6,311 miliar yen dan dana tak terduga senilai 4,602 yen.
Dalam pendanaan proyek MRT Jakarta, Pemprov DKI Jakarta menanggung beban pinjaman sebesar 51 persen. Pemerintah pusat menanggung 49 persen yang diterus-hibahkan kepada Pemprov DKI Jakarta.
Baca juga, MRT Ingin Tingkatkan Penggunaan Komponen Dalam Negeri
Komposisi bagi pemerintah pusat memang lebih kecil dengan pertimbangan beban pinjaman digunakan untuk pembangunan aset yang tidak menghasilkan, seperti terowongan jalur bawah tanah MRT. Sedangkan, Pemprov DKI Jakarta mengelola aset yang menghasilkan, seperti stasiun MRT.
Sementara itu, Anies mengatakan hibah daerah untuk proyek MRT fase II, sekaligus penuntasan fase pertama. "Kita tahu per hari ini MRT hampir tuntas 98,6 persen dan di akhir Februari Insya Allah Allah jalan sepanjang Sudirman-Thamrin sudah kembali lurus, rata dan Maret besok akan siap operasinya," kata Anies.
Penandatanganan ini merupakan tonggak penting untuk pelaksanaan di fase yang kedua. Diharapkan dari sini MRT akan bisa langsung bekerja untuk memanfaatkan bagi pelaksanaan di lapangan.
"Insya Allah Pemprov DKI memberikan laporan rutin kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu dan Dirjen Perkeretaapian Kemenhub," kata Gubernur.
Fase II ini jalurnya sampai dengan Kota Tua, kemudian nanti dari Kota Tua ke arah timur ke taman Bersih Manusiawi dan Berwibawa (BMW) di kawasan Sunter dan Ancol. "Jadi Kampung Bandan tidak lagi menjadi bagian dari proses ini," kata Anies.
Ikuti Whatsapp Channel Republika