REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah belum memberikan sinyal adanya penurunan tarif tol Trans-Jawa menanggapi keluhan masyarakat dan pengusaha logistik. Bahkan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan penilaiannya bahwa tarif yang berlaku saat ini terbilang 'wajar', mempertimbangkan nilai investasi dan perhitungan ekonomi.
"Dari segi rasional saya masih oke. Kalau harga per kilometernya, ini kan masa transisi. Jadi, kita tunggu kondisi normal," jelas Basuki usai menghadap Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Rabu (13/2).
Meski begitu, Basuki mengatakan, pihaknya saat ini masih melanjutkan pembahasan dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) terkait keluhan mahalnya tarif tol. Ia juga mengingatkan bahwa saat ini masih diberikan diskon tarif sebesar 15 persen hingga dua bulan sejak pemberlakuan pada 21 Januari 2019. Diskon tarif tol diberikan kepada pengguna jalan tol jarak terjauh dalam satu klaster di Cluster II, Cluster III, dan Cluster IV (barrier to barrier).
"(Tapi) masih dirasakan mahal. Karena dari pengusaha angkutan diberikan langsam kepada pengemudi. Sehingga, pengemudi ingin punya kelebihan. Itu wajar saja sehingga mereka menyiasati," jelas Basuki.
Pemerintah sendiri menekankan bahwa pembangunan jalan tol adalah upaya pemerintah untuk menambah opsi jalur transportasi bagi masyarakat, selain jalur eksisting, seperti pantura. Basuki memberi contoh, pengemudi bisa memilih melalui jalur tol Jakarta-Cikampek yang bertarif sekitar Rp 200 per kilometernya dan melanjutkan perjalanan ke jalur nontol atau tetap melanjutkan lewat jalur tol.
"Mereka keluar lewat Cipali, nanti masuk lagi ke yang lama. Ada tol baru keluar lagi," kata Basuki.
Basuki merinci, tarif tol (sebelum diskon) untuk jarak tempuh Jakarta-Pasuruan sebesar Rp 712 ribu untuk golongan I yang terdiri atas sedan, jip, pikap, atau truk kecil, dan bus. Sementara, golongan III untuk truk dengan tiga sumbu roda dipatok tarif Rp 1,1 juta, dan golongan IV-V diberikan tarif Rp 1,5 juta.
"Sebetulnya, kami ingin mereka jalan tol ini kan alternatif, sebetulnya kalau ngga terlalu mahal pindah ke rel atau kapal. Sedangkan, sekarang dengan golongan I pindah ke tol, golongan I kan jadi nyaman," katanya.
Soal solusi jangka panjang, Basuki menyebut, salah satu opsi untuk menekan tarif tol adalah memperpanjang masa konsesi jalan tol antara pemerintah dengan operator. Perpanjangan masa konsesi diharapkan bisa menurunkan tarif tol. Meski begitu, Basuki belum memastikan apakah pemerintah mengambil opsi ini atau tidak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika