REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Taufik Basari, menyebutkan, isu debat calon presiden kedua merupakan isu yang menjadi catatan prestasi Jokowi. Meski begitu, ia mengaku posisi Jokowi sebagai pejawat lebih sulit karena akan menjadi objek yang ditanyai.
"Kebetulan isu untuk debat kedua ini adalah isu yang memang menjadi catatan prestasi Pak Jokowi. Jadi tak ada persiapan khusus," ujar Taufik usai diskusi di Jakarta Pusat, Rabu (13/2).
Menurutnya, Jokowi hanya perlu menyampaikan apa saja yang sudah dikerjakan selama ini dengan dasar data-data yang benar. Jokowi juga ia katakan siap menjawab kritikan atau pertanyaan dari berbagai pihak, terutama calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, yang selama ini disampaikan kepadanya.
"Juga tentunya akan siap untuk menjawab setiap pertanyaan dari 02. Tentu dengan posisi yang harus diakui lebih sulit karena sebagai petahana adalah objek yang ditanyai. Sedangkan pihak penantang subjek yang lebih bisa leluasa melakukan kritik," terangnya.
Kondisi tersebut, kata Taufik, juga membuat Jokowi sulit untuk mengkritik Prabowo. Itu karena pasangan dari Sandiaga Salahudin Uno tersebut belum memiliki catatan keberhasilan ketika memerintah, terlebih di isu-isu yang akan dibahas pada debat kedua mendatang.
"Karena itu kita harap publik bisa menilai secara objektif posisi yang memang berbeda antara penantang dengan petahana," jelasnya.
Pada diskusi yang diinisiasi oleh Lembaga Survei KedaiKOPI, pihak pasangan calon nomor 01 mendapat beberapa kritikan dari panelis yang hadir. Di antaranya, mengenai pembangunan infrastruktur yang terlihat seakan hanya beridiri sendiri, tidak memperhatikan ruang-ruang lainnya. Hal ini juga dijadikan pesan untuk kedua pasangan calon.
"Hal yang penting dari pembangunan infrastruktur adalah melihat infrastruktur itu tidak berada di ruang kosong. Dia berada di ruang sosial," ujar Pengamat perkotaan dari Universitas Parahyangan, Marco Kusumawijaya, ketika diskusi.
Menurutnya, dalam membangun infrastruktur, jangan hanya melihat jalanannya saja yang lurus, tetapi juga harus melihat sisi kanan dan kirinya. Pembangunan infrastruktur, kata dia, seharusnya diintegrasikan dengan pembangunan wilayah.
"Kalau hanya membangun jalan dan tak peduli kiri-kanannya, yang terjadi adalah land value capture oleh swasta, pemodal, dengan korban rakyat," jelas dia.
Padahal, sambungnya, rakyat yang sebelumnya memiliki tanah di jalan atau di kiri-kanannya jalan yang dibangun infrastruktur, mestinya berhak juga mengambil nilai yang meningkat. Nilai yang meningkat karena adanya infrastuktur yang dibangun tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika