REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor fokus untuk menyelesaikan permasalahan pembuangan limbah tinja ke Sungai Ciliwung. Rencananya, Pemkot Bogor bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan memberikan hibah 240 septic tank ke warga di bantaran Sungai Ciliwung untuk menangani permasalahan sanitasi.
"Ada dua bantuan yang akan kami beri, yaitu IPAL komunal dan septic tank individu. Titik sebaran bantuan ini diutamakan di DAS (daerah aliran sungai) Ciliwung,” kata Kepala Dinas PUPR Kota Bogor Chuznul Rozaqi kepada Republika.co.id, Senin (11/2).
Chuznul menjelaskan, pengadaan septic tank dengan anggaran sebesar Rp 700 juta tersebut akan masim proses lelang pada Maret mendatang. Nantinya, kata dia, warga hanya akan menerima septic tank, sementara pembanghnan diserahkan kepada masyarakat sekitar secara swadaya.
Chuznul menyebut, pengadaan septic tank yang dianggarkan Dinas PUPR berkisar Rp 3 juta per unit. Pembangunan terkait bahan material seperti pipa dan yang lainnya, kata dia, sepenuhnya diserahkan kepada warga.
Lebih lanjut Chuznul menyebut, berdasarkan hasil survei Dinas PUPR Kota Bogor, pemberian bantuan septic tank sudah sesuai dengan perhitungan kebutuhan dan juga kemampuan anggaran daerah. Dia tidak menampik bahwa masih banyak warga Kota Bogor yang belum mendapat akses saluran pembuangan tinja secara layak, terutama yang ada di kawasan padat penduduk.
Sementara, kata dia, untuk memenuhi kebutuhan warga terkait saluran pembuangan tinja, Pemkot Bogor masih kesulitan membangun sarana IPAL komunal dan septic tank warga karena terkendala minimnya lahan.
"Kita anggaran untuk membangunnya ada, tapi lahannya tidak ada. Seperti IPAL komunal saja, tahun ini kita bangun di Babakan Pasar, Sempur, tapi lagi-lagi ya itu, masalahnya ada di lahan," ujarnya.
Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) Naturalisasi Ciliwung Een Irawan mengatakan, jambanisasi menjadi salah satu program prioritas dalam menaturalisasi Sungai Ciliwung. Selain menuntaskan masalah persampahan, kata dia, masalah pembuangan limbah tinja ke sungai diharapkan dapat rampung dalam waktu enam bulan ke depan.
"Kami punya timeline matrik kerja, sekaramg sambil survei kami petakan masalah. Prioritas kami saat ini ada di daerah Sukasari dan Babakan Pasar. Mudah-mudahan nanti dana kelurahan bisa diarahkan untuk pembenahan DAS Ciliwung," kata Een.
Een juga menilai, pentingnya program jambanisasi harus segera dilakukan karena ada ribuan warga Kota Bogor yang masih buang air besar (BAB) di sungai. Hal itu, kata dia, membuat Sungai Ciliwung terus tercemar limbah berbahaya. Dia menjelaskan, limbah tersebut dapat menimbulkan bakteri Escherichia coli atau E.Coli dapat membahayakan kesehatan manusia. Sungai yang tercemar bakteri tersebut berbahaya jika airnya digunakan untuk mandi, mencuci baju, apalagi diminum.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor Rubaeah tak menampik hal itu. Persoalan saluran pembuangan tinja ke sungai dinilai Rubaeah sebagai salah satu pekerjaan rumah Dinkes Kota Bogor yang berat. Data terakhir Dinkes, dari 800 RW yang ada, baru 145 RW yang bebas dari BAB sembarangan.
"Artinya masih ada 82 persen RW di Kota Bogor yang nggak punya saluran pembuangan tinja," ucap Rubaeah.
Dia menilai, banyaknya warga yang masih BAB di sungai karena ketersediaan dana dan lahan yang dianggarkan untuk pembangunan sarana sanitasi sangatlah minim. Sementara itu, kata dia, mayoritas warga yang tidak memiliki saluran pembuangan tinja merupakan warga dari kalangan ekonomi ke bawah.
"Atas dasar ini kami merasa perlu ada pengembangan program wirausaha sanitasi untuk mempermudah masyarakat mendapatkan sarana sanitasi. Sistemnya bisa kredit," jelasnya.
Sebelumnya diketahui, Satgas Naturalisasi Ciliwung sudah memetakan daerah mana saja yang tidak memiliki saluran tinja. Beberapa di antaranya adalah kelurahan Sindangrasa, Tajur, Katulampa, Sukasari, Baranangsiang, Sukaresmi, Kedung Halang, Kedung Badak, Tanah Sareal, Sempur, Babakan Pasar, Bantarjati, dan Cibuluh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika