REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kelompok Bravo Cijantung mendeklarasikan dukungan untuk pasangan capres dan cawapres Jokowi-Maruf Amin. Deklarasi dukungan untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 01 itu dipimpin oleh Ketua Umum Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI-Polri (Pepabri) Agum Gumelar.
Agum mengatakan, sebagai lembaga Pepabri bersikap netral dalam Pilpres 2019, namun setiap anggota Pepabri bebas untuk menentukan siapa yang akan didukung di Pilpres 2019. "Saya Ketum Pepabri, saya sudah koordinasi dengan PPAD, PPAL, PPAU, Polri dan Veteran bahwasanya kita sebagai satu kelembagaan, kita akan bersikap netral, sebagai lembaga. Tapi sebagai individu, anggota organisasi punya hak memilih," katanya kepada wartawan di Jakarta Timur, Selasa (5/1).
Agum menilai, perbedaan sikap dan dukungan di pemilu adalah hal yang wajar. Namun, perbedaan itu bukan untuk dijadikan perpecahan, seperti yang terjadi di wilayah Cijantung, Jakarta Timur, yang disebut-sebut identik hanya dengan salah satu capres saja. "Buktinya apa? Hari ini ada kekuatan yang mendeklarasikan dan mendukung Jokowi. Kemarin ada yang deklarasi mendukung Prabowo. Itu biasa, wajar. Kita negara demokrasi," ucapnya.
Mantan Danjen Kopassus ini juga menekankan, meskipun terdapat perbedaan pilihan, tapi itu sifatnya hanya sementara. Sebab, ketika pilpres berakhir, maka perbedaan itu tidak ada lagi. Ia pun meminta agar semua pihak kelak menghormati hasil keputusan pemilu.
"Itulah dewasa dalam demokrasi. Jadi kalau sekarang ada aspirasi yang berkembang di masyarakat mendukung si A atau si B, itu soal biasa di negara berkembang asas demokrasi seperti di Indonesia. Yang saya tidak ingin adalah kalau memang tidak suka pada pemerintah jangan dong lantas disalurkan dengan mendukung gerakan radikal," tegasnya.
Menurutnya, langkah tersebut keliru besar. Sebab, kata Agum, NKRI dan Pancasila adalah hasil jerih payah dari para pejuang bangsa. "Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Jadi kalau ada yang berusaha mengganti NKRI, mengganti pancasila, kita tidak boleh bersikap diam. Kita harus bela NKRI, harus bela Pancasila," jelasnya.
Ia juga menekankan, semua pihak harus menaati, mengikuti segala aturan, etika, dan norma demokrasi. "Tidak boleh menghalalkan segala cara. Ini yang ingin saya tekankan dan sudah saya tekankan," tutur Agum.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
